Logo

Polda Jatim Gagalkan Pengiriman Dua WNI Jadi Tentara Bayaran ke Rusia

Reporter:,Editor:

Sabtu, 21 November 2026 08:22 UTC

Polda Jatim Gagalkan Pengiriman Dua WNI Jadi Tentara Bayaran ke Rusia

Polda Jatim ungkap 21 kasus TPPO dengan berbagai modus, Sabtu, 21 November 2026. Foto: Khaesar/Jatimnet

JATIMNET.COM, Surabaya – Polda Jawa Timur menggagalkan keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban perekrutan tenaga kerja nonprosedural dengan tujuan Rusia. Keduanya dijanjikan bekerja sebagai tentara dengan iming-iming gaji mencapai Rp54 juta per bulan.

Polisi mencegah keberangkatan kedua WNI tersebut di Bandara Internasional Juanda melalui koordinasi dengan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (Lanudal) Juanda dan pihak Imigrasi.

Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengatakan, penyidik masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya jaringan perekrutan yang lebih luas.

“Untuk kasus perekrutan dua WNI yang dijanjikan pekerjaan sebagai tentara di Rusia, keberangkatannya berhasil kami cegah di Bandara Juanda,” kata Ganis, Sabtu, 21 November 2026.

Kasus tersebut merupakan bagian dari pengungkapan 21 perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Polda Jatim bersama polres jajaran selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menyebut, polisi menetapkan 29 orang sebagai tersangka dalam pengungkapan tersebut.

Rinciannya, Ditres PPA/PPO Polda Jatim menangani delapan perkara dengan 14 tersangka. Sementara 13 perkara lainnya ditangani polres jajaran dengan jumlah 15 tersangka.

Ganis menjelaskan, para pelaku menggunakan berbagai modus untuk merekrut calon pekerja migran Indonesia (PMI). Salah satunya menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui media sosial dengan iming-iming gaji tinggi, kemudian meminta uang dengan dalih biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan.

Selain kasus perekrutan ke Rusia, polisi mengungkap dugaan penempatan 15 PMI nonprosedural asal Kabupaten Lamongan ke Armenia. Para korban dijanjikan gaji Rp15 juta per bulan, tetapi diminta membayar biaya keberangkatan hingga Rp75 juta.

Polisi juga menangani dugaan perekrutan pekerja dengan tujuan Jepang. Dalam kasus tersebut, pelaku diduga meminta biaya penempatan berkisar Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang.

Modus lainnya berupa perekrutan calon pekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) dengan tujuan Singapura dan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Ganis.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai konstruksi hukum masing-masing perkara.

Polda Jatim mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi. Calon pekerja migran juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan dan kelengkapan dokumen sebelum berangkat.

Masyarakat yang menemukan indikasi perekrutan PMI secara ilegal dapat melaporkannya melalui layanan kepolisian 110 atau berkoordinasi dengan instansi terkait.