Senin, 22 April 2019 - 14:40
JATIMNET.COM, Probolinggo – Wakil Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Probolinggo, Mustofa menyatakan, proses penghitungan suara di Probolinggo bermasalah. Ia menyebut, masalah itu dialami 70 persen dari 3.504 TPS, yang tersebar di 24 kecamatan se Kabupaten Probolinggo.
Mustofa menyampaikan temuannya, terkait adanya perbedaan antara jumlah suara yang tertera di form C1 Plano, dengan form C1 salinan yang dipegang saksi.
Hal itu dibuktikan Mustofa, dengan membawa bukti beberapa form C1 salinan untuk saksi. Dalam form tersebut, terdapat kejanggalan hasil perolehan suara partai PKB, salah satunya terjadi di TPS Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan.
“Contohnya di TPS Desa Kalibuntu, PKB seharusnya mendapat 65 suara, namun oleh PPS ditulis 45 suara. Ada juga di TPS lainnya masih di desa yang sama, seharusnya mendapat 33 suara namun ditulis 23 suara,”papar Mustofa, ditemui di Kantor Kecamatan Kraksaan, Senin 22 April 2019.
BACA JUGA: Lima Anggota Bawaslu Probolinggo “Ambruk” Usai Awasi Pemilu
Selisih suara yang berbeda, menurutnya sangat merugikan Partai PKB.
Oleh karenanya, ia sebagai perwakilan partai, meminta mediasi dengan para penyelenggara Pemilu, terkait kisruh perolehan suara Partai PKB.
Namun, jika mediasi mengalami jalan buntu, Partai PKB akan menempuh jalur hukum sesuai intruksi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, Kabupaten Probolinggo.
Menyikapi adanya protes dari LPP PKB, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim memastikan, anggapan adanya masalah perolehan suara Partai PKB terjadi hampir 70 persen Se-Kabupaten Probolinggo, tidak benar.
BACA JUGA: Sembilan Petugas Penyelenggara Pemilu 2019 di Jatim Meninggal
Lukman menjamin, kekeliruhan input data atau jumlah di form C1 salinan, hanya terjadi di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
“Kami jamin selisih atau perbedaan perolehan suara, hanya terjadi di TPS Desa Kalibuntu. Dan hari ini, form C1 Plano yang tersegel akan dihitung di Kecamatan,”jelasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu, Kabupaten Probolinggo, Fathul Qorrib.
Menurutnya, klaim PKB itu tidak benar. Hal itu menurutnya, karena setiap Kecamatan sudah mendapatkan pengawasan oleh Bawaslu.
BACA JUGA: Tiga Motor Anggota KPPS Probolinggo Raib Dirampok
“Kami dari segi pengawasan, semua permasalahan dapat diselesaikan. Namun, jika nantinya ada keberatan dari saksi, terakit selisih perolehan suara di form C1 Plano dan salinan, tentunya kita akan mengusulkan membuka form C1 Plano,”jelasnya.
