JATIMNET.COM, Surabaya - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Surabaya resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Provinsi Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya.

Hadir pula dalam pengukuhan ini, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkot Surabaya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kantor Wilayah IV Jatim, serta beberapa lembaga perbankan dan jasa keuangan lainnya. Selain berlangsung secara offline, pengukuhan ini juga diikuti melalui virtual.

Sebagai informasi, TPAKD ini bertugas untuk membantu percepatan pergerakan ekonomi di Kota Surabaya. Baik itu melalui kemudahan akses bantuan permodalan, hingga pendampingan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Sehingga UMKM kita yang butuh modal, startup kita yang baru itu bisa kita support. Jangan sampai ketika mereka ini butuh modal, pinjam di tempat yang salah seperti pinjol (pinjaman online) yang tidak berlisensi (ilegal), akhirnya utangnya semakin banyak," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang sekaligus Pengarah I TPAKD itu.

Baca Juga: Pulihkan Ekonomi, Pemkot Surabaya dan HIPMI Kolaborasi Bantu UMKM

Oleh sebab itu, kehadiran TPAKD ini dinilai sangat tepat untuk mendukung pemulihan pergerakan ekonomi di Kota Surabaya. Apalagi dalam tim tersebut juga lengkap berisi mulai OJK, Bank Indonesia, lembaga perbankan hingga lembaga jasa keuangan.

"Kehadiran TPAKD ini sangat tepat, karena di waktu pergerakan ekonomi kita mulai menggeliat, tim ini hadir. Sehingga nanti pinjaman yang kita lakukan juga jadi satu," ia mengungkapkan.

Dalam acara pengukuhan TPAKD ini, pihaknya sekaligus melaunching program Puspita atau Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh. Puspita merupakan program dari PT BPR Surya Artha Utama (SAU) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Surabaya.

Melalui PT BPR Artha Surya Utama, pelaku UMKM dapat mengajukan kredit atau pinjaman modal usaha dengan bunga ringan sampai 3 persen. Ini dikarenakan BUMD di bidang perbankan itu memang fokus menciptakan pahlawan-pahlawan ekonomi baru di Surabaya.

Baca Juga: Dorong Pemulihan Ekonomi UMKM, Ikon Kota Surabaya Mulai Dipercantik 

"Kalau di PT BPR Artha Surya Utama itu bunganya sampai dengan 3 persen. Sama seperti pinjam di bank, per UMKM. Karena UMKM pasti kelompok dan bukan sendiri-sendiri. Karena tujuan kita adalah menciptakan pahlawan-pahlawan ekonomi baru," ia menerangkan.

Baginya, pahlawan ekonomi adalah kelompok yang ketika usahanya menjadi besar, dapat mengajak teman, saudara atau kerabat untuk bergabung atau terlibat di dalamnya.

"Ini baru namanya pahlawan ekonomi. Nah, ini yang mau kita gerakkan dengan pemerintah melalui TPAKD yang mensupport penuh sehingga menjadi besar," ia menjelaskan.

Menurutnya, membangun sebuah kota itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Tetapi bagaimana antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, perbankan, serta instansi terkait bisa berkolaborasi menjadi satu bagian.

Baca Juga: Permudah Pemasaran Toko Kelontong dan UMKM di Surabaya Aplikasi Peken Akan Dilaunching

"Saya selalu katakan, membangun sebuah kota itu tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tetapi bagaimana kolaborasi semua lembaga jasa keuangan ini menjadi satu bagian dengan memberikan kemudahan, kepastian terhadap pinjaman," ia memaparkan.

Sementara itu, Kepala OJK Regional IV Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi menyebut melalui TPAKD, pihaknya bersama Bank Indonesia maupun lembaga jasa keuangan lainnya siap mendukung pemkot  dalam meningkatkan roda perekonomian pasca pandemi.

"Ini merupakan salah satu wujud kolaborasi antara OJK, BI (Bank Indonesia), lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta seluruh stakeholder," kata Bambang Mukti.

Melalui TPAKD ini, Bambang Mukti juga mengaku optimis ke depan inklusi keuangan di Kota Surabaya akan lebih meningkat. Sebab, di dalam TPAKD itu setiap lembaga maupun instansi terkait dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing sehingga menghasilkan output yang lebih efektif.

"Sehingga bisa menghadapi tantangan yang lebih tegar dan menghasilkan secara lebih efektif. Itu salah satu filosofi yang mendasari pembentukan TPAKD," ia menuturkan.

Meski demikian, TPAKD ini tak hanya bertugas melakukan percepatan dalam akses keuangan daerah. Lebih dari itu, TPAKD juga bergerak di bidang edukasi dan literasi kepada masyarakat.

"Mungkin bukan masalah, tetapi bisa menjadi potensi masalah. Ketika orang memanfaatkan sesuatu tidak paham, termasuk di produk keuangan. Nah, ini merupakan salah satu garapan (tugas) dari TPAKD ke depan," ia menandaskan.