JATIMNET.COM, Lamongan - DPRD Lamongan menggelar rapat paripurna hari kedua dalam rangka penyampaian pandangan umum frakasi atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 di ruang Paripurna gedung DPRD Lamongan pada Senin 30 Mei 2022.

Dalam pertemuan itu terdapat 7 Fraksi mengapresiasi kinerja Pemkab Lamongan mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Lamongan tahun 2021, karena telah melampaui target yakni 100,08 persen.

Tujuh fraksi tersebut adalah dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PDIP, PKB, dan PNRI yang terdiri dari Partai PPP, Partai NasDem, Partai Hanura, serta Partai Perindo).

Dari hasil PAD di atas diketahui lebih besar dari pada tingkat realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2020 di mana pada tahun sebelumnya realisasi pendapatan diangka 95,41 persen.

Baca Juga: Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021 Disetujui, DPRD Kota Mojokerto Soroti Anggaran Silpa

“Partai Golkar sangat mengapresiasi terhadap realisasi pendapatan tersebut. hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah berjalan secara maksimal,” kata Jubir Partai Golkar, Abdul Aziz saat rapat paripurna di gedung DPRD Lamongan, Senin 30 Mei 2022.

Senada jubir Partai Demokrat, Noor Fatonah, dimana  pihaknya berpandangan bahwa memang Lamongan sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola penyerapan anggaran belanja daerah tahun 2021. 

“Kami juga mengapresiasi atas tercapainya PAD yang terealisasi hingga mencapai 126,48 persen. Kami berharap agar PAD di Kabupaten Lamongan bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Kenaikan PAD juga mendapat apresiasi dari Fraksi PDIP yang disampaikan melalui jubirnya Ratna Mutia Marhaeni. Ia menerangkan bahwa terdapat realisasi PAD dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan khususnya pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Baca Juga: DPRD Jatim Soroti Bonus Atlet hingga Indeks Gini dan Realisasi APBD

Sementara pada kekayaan daerah,  Jubir Fraksi PKB, Aslichah mengakui kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

"Semakin tinggi pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, maka semakin baik inovasi dan kreatifitas pemerintah daerah dalam melakukan inovasi dan berinvestasi," paparnya.

Apresiasi juga datang dari Fraksi Partai Gerindra, PAN dan PNRI. Melalui masing-masing jubirnya, ketiga fraksi tersebut berharap agar pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh selama enam kali berturut-turut dapat terus dipertahankan dan dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat.