JATIMNET.COM, Surabaya – Kinerja Pemprov Jatim disorot. Serapan anggaran APBD hingga Juli tahun 2021 masih sangat rendah. Data Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) menyebut serapan anggaran Jatim menjelang akhir semester pertama tahun anggaran 2021 hanya di kisaran 27,89 persen.

Realisasi itu jauh di bawah provinsi di Jawa lainnnya, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah yang mencapai di atas 50 persen. Bahkan masih kalah dengan Papua dan Kalimantan Utara.

"Data tersebut menunjukkan kinerja pemerintah daerah secara umum sangat memprihatinkan, kurang gerak cepat. Padahal saat menghadapi pandemi harusnya bisa dipercepat karena kondisi luar biasa (darurat)," ujar Sekjen Fitra, Misbah Hasan, dalam siaran pers tertulis, Minggu, 18 Juli 2021.

BACA JUGA: APBD Jatim 2021 Rp32,8 Triliun, Separuh untuk Pendidikan

Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi mengingatkan kembali tentang janji-janji kampanye Khofifah-Emil sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. "Ada apa dengan Grahadi? Kok bisa Jatim ada di bawah provinsi Papua maupun provinsi baru seperti Kaltara," kata dia.

Fraksi PKB mendesak pimpinan DPRD Jatim segera memanggil tim anggaran eksekutif untuk mengklarifikasi alasan serapan anggaran yang hingga semester pertama mau berakhir masih di bawah 30 persen.

"Hal semacam ini harus segera dievaluasi, karena masyarakat menunggu program-program dari Pemprov Jatim baik yang sudah direncanakan maupun untuk menangani dampak sosial ekonomi akibat Covid-19," katanya.

Mantan Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim ini mengaku tidak bisa menerima jika pandemi Covid-19 dijadikan alasan rendahnya serapan anggaran.

"Justru dalam kondisi luar biasa (darurat) akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, sentuhan dari Pemprov Jatim sangat diharapkan. Bahkan dinanti masyarakat khususnya menyangkut bantuan sosial," kata dia.

Apalagi pemerintah pusat sudah mengintruksikan untuk refocusing anggaran 35 persen dari belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk penanganan pandemi Covid-9.

BACA JUGA: Dikebut Seminggu, APBD Jember 2021 Rp4,4 Triliun Akhirnya Disahkan

"Harusnya ada akselerasi realisasi belanja, bukan malah melambat. Padahal semua rumah sakit sudah penuh hingga menolak pasien karena keterbatasan sarana dan prasarana hingga SDM perlu uluran tangan pemerintah," kata Fauzan.

Belum lagi masyarakat terdampak kebijakan PPKM Darurat. Banyak yang menjerit dan tak punya pilihan lain harus keluar rumah untuk menafkahi keluarga.

"Ini bisa dibantu pemerintah dengan memberikan bantalan bantuan sosial sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Jangan sampai banyak orang mati itu bukan karena Covid, tapi justru karena kelaparan hingga mudah sakit dan meninggal," kata Fauzan.

Pihak Pemprov Jatim belum bisa dikonfirmasi mengenai masih rendahnya serapan APBD semester pertama tahun 2021.

Paripurna Raperda Tahun 2021, Tujuh Fraksi DPRD Lamongan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah

Serapan APBD Jatim Rendah, DPRD Minta Penjelasan Pemprov