Logo

Bupati Rotasi 209 Pejabat, DPRD Probolinggo Awasi Kinerja

Reporter:,Editor:

Jumat, 20 November 2026 10:30 UTC

Bupati Rotasi 209 Pejabat, DPRD Probolinggo Awasi Kinerja

Suasana pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo yang dirotasi maupun dimutasi oleh Bupati Muhammad Haris, Jumat, 20 November 2026. Foto: Zulafif.

JATIMNET.COM, Probolinggo – Penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali dilakukan. Sebanyak 209 pejabat menjalani rotasi dan pengisian jabatan, mulai dari eselon II, III, IV, kepala puskesmas hingga kepala sekolah.

‎‎Bupati Probolinggo Mohammad Haris berharap pergeseran jabatan tersebut tidak sekadar menjadi pergantian posisi. Namun, mampu membawa perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan masyarakat.

‎Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Ruang Madakaripura, Kantor Pemkab Probolinggo, Jumat, 20 November 2026.

‎Bupati yang akrab disapa Gus Haris itu menjelaskan, penataan jabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta hasil evaluasi terhadap sejumlah sektor pelayanan.

‎‎Kesehatan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus, karena masih terdapat berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan serius.

‎Menurut Haris, evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, serta masukan dari jajaran terkait. Dari proses tersebut, pemerintah daerah melihat perlunya penyesuaian personel agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal.

‎‎"Setiap kali kami turun, kemudian ada masukan-masukan dari teman-teman bidang kesehatan dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita evaluasi," ungkap Haris.

‎‎Ia menegaskan, rotasi kali ini bukan akhir dari proses pembenahan birokrasi. Pemerintah daerah masih akan melakukan evaluasi secara berkelanjutan, termasuk kemungkinan penyesuaian jabatan apabila ditemukan kebutuhan organisasi yang belum terpenuhi.

‎‎"Ini prinsipnya bukan hasil akhir. Ini akan terus kita evaluasi, kita upayakan, terutama di dalam pelayanan kesehatan supaya bisa lebih maksimal," ujarnya.

‎‎Di sektor pendidikan, pengisian jabatan kepala sekolah juga menjadi bagian dari penataan tersebut. Haris menyebut keberadaan kepala sekolah sangat penting untuk memastikan manajemen pendidikan di masing-masing satuan pendidikan tetap berjalan.

‎‎Ia mengakui, proses penempatan pejabat tidak selalu mudah. Bahkan, terdapat sejumlah pihak yang merasa keberatan ketika mendapat amanah untuk menduduki posisi kepala sekolah. ‎"Namun ini upaya kita agar manajemen di sekolah tetap berjalan dengan baik," jelasnya.

‎‎Haris juga menyoroti sejumlah target pembangunan di bidang kesehatan. Mulai dari peningkatan layanan kesehatan 24 jam, penanganan stunting, hingga persoalan kematian ibu dan bayi.

‎‎Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan manajemen dan sumber daya manusia yang kuat hingga tingkat pelayanan paling bawah.

‎‎"Kita punya banyak PR, mulai dari stunting, kematian ibu dan bayi, dan lain sebagainya. Ini tidak lepas dari pelayanan kesehatan yang ada di 33 puskesmas. Kita punya target ke sana," katanya.

‎Selain mendorong peningkatan kinerja, Haris menginginkan pola pelantikan pejabat ke depan lebih sederhana dan terbuka. Ia bahkan berencana melibatkan masyarakat secara langsung dalam menyaksikan pengambilan sumpah jabatan.

‎‎Baginya, masyarakat tidak hanya perlu mengetahui siapa yang mendapat amanah jabatan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk melihat hasil kerja pejabat tersebut setelah menjalankan tugasnya.

‎‎"Saya ingin mengakhiri sumpah jabatan model begini. Ke depan saya ingin bersama masyarakat dengan kesederhanaan, mengurangi seremoni. Jadi masyarakat ikut menyaksikan siapa saja yang disumpah saat itu, dan ke depan mereka juga ikut menyaksikan apakah bisa bekerja atau tidak," tegasnya.

‎‎Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jatikusuma menyatakan, lembaganya turut memberikan perhatian terhadap proses penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

‎‎DPRD selama ini melakukan pengawasan melalui rapat kerja, audiensi, hingga rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah.

‎‎Dari berbagai forum tersebut, DPRD dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program, kendala di lapangan, serta kinerja masing-masing kepala perangkat daerah.

‎‎"Kita juga punya komisi yang memberikan laporan kepada kita semua. Biasanya bisa terlihat kinerjanya dalam setiap rapat, dalam setiap audiensi, maupun rapat dengar pendapat, baik itu terkait anggaran dan sebagainya," ujar Oka.

‎‎Ia menyebut, DPRD telah menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah terkait kebutuhan evaluasi dan penempatan pejabat.

‎‎Sebagai mitra pemerintah, DPRD berharap penataan birokrasi benar-benar mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dan percepatan pembangunan.

‎‎Oka memastikan pengawasan terhadap pejabat yang baru dilantik akan terus dilakukan. DPRD ingin mengetahui, apakah penempatan tersebut berdampak terhadap peningkatan kinerja pemerintahan atau justru masih membutuhkan pembenahan.

‎‎"Yang hari ini dilantik, tentu akan kita pantau terus. Nanti kita akan bertemu kembali di ruang DPRD, untuk melihat bagaimana kualitas dan kinerjanya, apakah sudah sesuai atau tidak," ungkapnya.

‎‎Selain kesehatan dan pendidikan, Oka mengingatkan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, sektor tersebut masih menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat yang harus mendapat perhatian serius pemerintah kabupaten.

‎‎Ia berharap pengisian sejumlah jabatan, termasuk kepala puskesmas dan kepala sekolah, dapat memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung percepatan program pembangunan daerah.

‎‎Rotasi 209 pejabat ini pun, menjadi bagian dari upaya penataan organisasi Pemkab Probolinggo. Tantangan berikutnya, adalah memastikan para pejabat yang mendapat amanah baru mampu menerjemahkan tanggung jawab jabatan menjadi kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.