JATIMNET.COM, Surabaya – Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2019 di Jatim menyebabkan banyak perusahaan mengajukan penangguhan pembayaran UMK. Hingga pekan terakhir Desember 2018, tercatat 96 perusahaan yang telah mengajukan.

Apindo sendiri menyarankan anggotanya melakukan diskusi dengan pekerjanya mengenai kondisi perusahaannya. Dia yakin para pekerja juga memahami kondisi perusahaan yang kesulitan jika harus membayar sesuai dengan UMK yang ditetapkan.

“Pekerja pasti memahami kalau upahnya hanya naik 8,03 persen atau kurang, daripada mereka kehilangan pekerjaan,” kata Koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jatim, Jhonson Simanjutak, Jumat 28 Desember 2018.

Jhonson Simanjutak mengakui perusahaan banyak yang keberatan dengan kenaikan upah yang mencapai 24 persen. Namun sejauh ini, ia belum mengetahui apakah ada perusahaan yang kolaps atau melakukan PHK massal akibat kenaikan upah ini.

“Saat ini kami belum mendapatkan laporan ada perusahaan kolaps akibat UMK yang terlalu tinggi. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada kasus itu,” ujarnya.

BACA JUGA: Kenaikan UMK Bikin Perusahaan di Jatim Kolaps

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan tidak ada perusahaan yang kolaps akibat kenaikan upah di Jatim. Semuanya sudah dihitung dengan cermat. “Kalau merasa keberatan boleh mengajukan penangguhan. Tidak masalah, nanti akan di-appraisal,” katanya.

Soal ancaman PHK dan relokasi perusahaan di Jatim akibat  kenaikan UMK ini, Soekarwo membantah disebabkan kenaikan UMK. Menurutnya, ada banyak faktor di antaranya turunnya perekonomian negara yang jadi tujuan ekspor.

“Tiap UMP baru mesti begitu siklusnya. Kalau dinaikkan nanti kami bangkrut dan PHK. Nyatanya tidak,” katanya.

Apalagi, di era ekonomi digital pengusaha dituntut untuk mampu menemukan inovasi agar b bisa lebih efisiensi. “Kalau tidak ya bisa kolaps,” ujarnya.