
Reporter
Nani MashitaSenin, 10 Desember 2018 - 06:41
Editor
Rochman AriefIka Puspita Sari-Ahmad Rizal Zakariyah resmi dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto periode 2018-2023. FOTO: Nani Mashita.
JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto periode 2018-2023 Ika Puspita Sari-Ahmad Rizal Zakariyah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin 10 Desember 2018.
Keduanya dilantik berdasarkan SK Mendagri bernomor 131.35_5984 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 dan SK bernomor 132.35_5985 Tahun 2018, yang akan memimpin Kota Mojokerto selama lima tahun.
Ning Ita - sapaan akrab Ika Puspitasari berjanji folus pada pembangunan infrastruktur yang dinilainya sangat ketinggalan dibandingkan dengan Kabupaten Mojokerto.
“Artinya mulai hari ini start, beberapa isu strategis terutama pembangunan, minimal menyamai kabupaten Mojokerto,” ujarnya.
Selain itu, dua juga mengatakan akan mulai memikirkan nasib UMKM asal Kota Mojokerto agar bisa go international. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan masalah pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Kota Mojokerto.
Adapun Ning Ita juga mulai memikirkan mutasi di lingkungan Pemkot Mojokerto. Dia memastikan akan ada evaluasi terutama di eselon tiga dan dua. “Banyak juga yang kosong. Setelah ada evaluasi akan kita ambil langkah strategis,” ujar adik Bupati Mojokerto non-aktif Mustafa Kamal Pasa itu.
Kota Mojokerto di mata Ning Ita, masalah mutasi ini juga diharapkan bisa menjalin komunikasi dan koordinasi. Terlebih untuk membangun komunikasi secara intens dengan legislatif maupun jajaran forkopimda serta tokoh masyarakat.
Harapannya organisasi perangkat daerah maupun jajaran forkopimda di Kota Mojokerto bisa bekerja dengan tulus, nyaman dan damai. “Setelah ini saya akan melaksanakan istighosah bersama seluruh elemen masyarakat kota Mojokerto agar mendapat ridho dari Allah SWT,” pungkasnya.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan agar kepala daerah terpilih terus merangkul pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan di dalam pilkada. “Sistem governance yang baik saat ini adalah merangkul semua pihak untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dia meminta agar seluruh pihak meninggalkan persaingan pilkada. Alasannya sudah saatnya semua stake holder untuk membangun kota Mojokerto. “Pro dan kontra itu sudah selesai di pelantikan. Kalau masih belum ada yang terima, berarti dia tidak terima takdir,” katanya.
Dia juga meminta agar Wali Kota Mojokerto terpilih menjalin komunikasi intens dengan cara mendatangi satu persatu jajaran Forkopimda untuk menciptakan leadership collaborative. “Menang itu tidak harus mengambil semua, tapi juga dibagi-bagikan perannya,” pungkasnya.