JATIMNET.COM, Probolinggo – Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Glen Askew, melakukan kunjungan ke Desa Alassapi, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Selasa, 29 Oktober 2024.

Kunjungan tersebut untuk meninjau pelaksanaan diseminasi Peraturan Desa (Perdes) Inklusi. Kegiatan ini dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, perwakilan lembaga internasional dan daerah, seperti Head Deputy KIAT Paul Wright, Regional Security Officer Sean Daly, dan Team Leader GESIT, Smita Notosusanto.  

Dalam kegiatan tersebut, Ugas dan Glen meresmikan Poliklinik Desa (Polindes) Alassapi, sekaligus meninjau fasilitas balai desa setempat.

BACA: Puluhan Penyandang Disabilitas Netra Probolinggo Raya Berlatih Komputer Bicara

Kepala Desa Alassapi, Sigit Wida Hartono, menyampaikan rasa terima kasih kepada Pertuni dan KIAT-GESIT yang memfasilitasi terbentuknya Perdes Inklusi di desanya.  

“Prosesnya panjang, mulai dari sosialisasi, pendampingan hingga pengesahan pada musyawarah desa tanggal 26 Agustus 2024. Ini cita-cita kami sejak awal 2023, agar semua warga, termasuk disabilitas mendapatkan hak yang setara,” kata Sigit.

Ia menambahkan desa juga menggandeng CSR untuk memberikan bantuan berupa alat kesehatan, sembako, dan kebutuhan pendidikan.  

Sementara itu, Glen memuji komitmen Kabupaten Probolinggo dalam memperkuat inklusi. “Desa Alassapi menjadi contoh desa inklusif pertama di wilayah ini. Program KIAT-GESIT bertujuan memperkuat peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, termasuk bagi perempuan dan penyandang disabilitas,” ujarnya.  

BACA: Perpusnas Tekankan Transformasi Berbasis Inklusi Sosial

Ia juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah dalam melahirkan kebijakan progresif, seperti Perda Infrastruktur Inklusif dan Perbup Pengarusutamaan Gender (PUG).

“Komitmen ini menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo tidak hanya peduli pada fisik infrastruktur, tetapi juga aspek kesetaraan,” kata Glen.  

Ugas menegaskan pemerintah kabupaten akan memperluas implementasi Perdes Inklusi di seluruh desa pada 2025.

“Ini langkah penting untuk memastikan setiap warga, tanpa terkecuali, mendapat hak yang sama. Kami juga mendorong desa untuk lebih mandiri dengan memanfaatkan Dana Desa,” katanya.