JATIMNET.COM, Surabaya – DPRD Jawa Timur menyayangkan sikap Pemkot Surabaya yang tak kunjung menyerahkan dua terminal tipe B di Surabaya, yakni Terminal Joyoboyo dan Osowilangun.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Kuswanto, terminal tipe A dikelola pemerintah pusat, tipe B dikelola pemerintah provinsi, sedangkan tipe C dikelola pemerintah kota/ kabupaten.

“Rencananya kami akan melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, secepatnya,” kata Kuswanto dalam keterangan resminya, Senin 23 Desember 2019.

BACA JUGA: Dishub Surabaya Terapkan Pembayaran Elektronik di Terminal Intermoda Joyoboyo

Menurut politikus Partai Demokrat itu pengelolaan terminal telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Di dalamnya telah mengatur pembagian kewenangan terminal sesuai tipe.

Untuk terminal tipe A seperti Purabaya dikelola pemerintah pusat, sedangkan tipe B yakni Joyoboyo Surabaya dan Bunder Gresik dikelola pemprov, kemudian terminal tipe C dikelola pemerintah kabupaten/kota.

Karena itu, Kuswanto menilai niatan Pemkot Surabaya yang tetap mempertahankan dua terminal tersebut dianggap melawan undang-undang. “Kalau ada pembangkangan terhadap UU, kami menilai ada tindakan melawan hukum,” tegas Kuswanto.

BACA JUGA: Tim Dokter Polrestabes Cek Kesehatan Awak Bus di Osowilangun

Apapun alasannya, kata Kuswanto, pihaknya tak membenarkan sikap Pemkot Surabaya. Seharusnya pemkot bersedia menyerahkan ke pemerintah provinsi.

Komisi D DPRD Jawa Timur pun berencana melakukan kajian khusus terhadap pengelolaan terminal tersebut tahun depan. Hasil komunikasi dengan kementerian perhubungan disarankan berkonsultasi dengan Mendagri, Tito Karnavian.

“Kami sudah komunikasi dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub terkait terminal tipe B. Atas saran tersebut (menemui kemendagri), akhir tahun ini akan kami tindaklanjuti,” tandasnya.