JATIMNET.COM, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 November 2022. Dalam penyerahan secara simbolis itu Jokowi didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Penyerahan DIPA secara langsung oleh presiden itu karena Kemenhan mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga tahun berturut-turut. Kementerian di bawah kepemimpinan Prabowo itu juga mendapat penilaian kinerja penganggaran sangat baik.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 merupakan instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Ini di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut hingga tahun depan.

Baca Juga : Usung Prabowo Jadi Capres, Partai Gerindra Siap Lawan Siapa Saja

“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten dikerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar dalam APBN 2023,” kata Jokowi dikutip dari laman resmi Kemenhan, Jumat, 2 Desember 2022.  

Ia menyatakan bahwa APBD dirancang untuk mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional. Juga reformasi struktural sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, presiden mewanti-wanti agar jajaran pemerintah mengawal secara ketat penggunaan uang rakyat tersebut.

Dengan demikian, mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara sehingga sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. “Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan dan mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada. Jangan terjebak rutinitas,” Jokowi menegaskan.

Baca Juga : Memilih Setia, Prabowo Capres Tunggal Gerindra

Kepala Negara juga menginstruksikan agar memprioritaskan pembelian bagi produk-produk dalam negeri. “Khususnya produk UMK (usaha mikro, kecil, dan menengah),” ujarnya.  

Selain itu, Presiden juga menekankan kepada jajarannya untuk meningkatkan sinergi dalam melaksanakan program-program pemerintah. “Perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.