JATIMNET.COM, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Kedeputian I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Poldagri) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Akhir Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Sesmenko Polhukam Letjen TNI Agus Surya Bakti mengatakan bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019, sebagai bentuk proses demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin bangsa periode tahun 2019-2024.

Menurut Agus, kegiatan rapat koordinasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan penyelesaian atau solusi atas permasalahan-permasalahan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.

BACA JUGA: Masa Kampanye Pemilu 2019 Dinilai Terlalu Panjang

"Sehingga pada akhirnya terwujud kesiapan akhir penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dari sisi Pemerintah selaku fasilitator maupun KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu," katanya melalui laman Kementerian Polhukam, Kamis 4 April 2019.

Agus menyebutkan dari hasil inventarisasim ada sejumlah permasalahan yang dapat mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Sejumlah permasalahan itu antara lain, belum selesainya perekaman KTP-elektronik, jaminan ketersediaan surat suara bagi pemilih yang pindah memilih (DPT-b) dan pemilih khusus (DPK), kesulitan pemilih yang berada di Lapas, Rumah Sakit, Kampus, Perusahaan untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS terdekat dan tingginya potensi kenaikan angka Golput (golongan putih) serta ancaman boikot Pemilu Serentak Tahun 2019 yang disampaikan oleh KKSB di Papua.

BACA JUGA: Panglima TNI Jamin Pemilu Aman

“Oleh karena itu melalui kegiatan Rakor ini, para peserta akan menerima penjelasan atau sosialisasi dari para Narasumber terkait permasalahan-permasalahan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 tersebut,” terangnya.

Ia berharap proses tahapan Pemilu yang sedang berjalan saat ini, jangan sampai mengganggu stabilitas politik, hukum dan keamanan yang sedang berjalan.

"Pemilu juga harus dapat menjaga dan menjamin serta menjaga situasi yang kondusif sehingga membawa ketenangan bagi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya,” jelasnya.