JATIMNET.COM, Surabaya – Fungsi jembatan timbang di Jawa Timur akan kembali normal. Pasalnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersedia melakukan pengelolaan bersama dengan Pemprov Jatim.

"Pak Menteri (Menhub, Budi Karya Sumadi) setuju dengan usulan bu gubernur. Sifatnya bukan pengembalian (pengelolaan jembatan timbang), tapi pengelolaan bersama,” kata Pelaksana tugas Dinas Perhubungan Jatim, Fattah Jasin, Minggu 26 Januari 2020.

Fattah yang juga Kepala Bakorwil Pamekasan itu belum tahu secara detail, model pengelolaan bersama yang dimaksud. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan masih merumuskan skema yang paling memungkinkan.

BACA JUGA: Menhub Sodorkan ART dan Trolleybus Pengganti LRT

Menurutnya bentuk kerja sama bisa dalam bentuk dekonsentrasi. Yakni, aset kewenangan dan pembiayaan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun pelaksanaannya ada di pemerintah daerah.

“Nanti akan ada teknis yang dibahas dalam pertemuan berikutnya. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan pemprov. Secara prinsip Kemenhub tidak keberatan,” lanjut mantan Kelapa Dinas Perindistrian dan Perdagangan itu.

Sejak diserahkan ke pemerintah pusat tahun 2017 silam, kondisi jembatan timbang terbengkalai. Padahal fungsinya sebagai kontrol tonase kendaraan berat sangat dibutuhkan, terutama untuk menjaga jalan agar tidak mudah rusak.

Sejauh ini, dari 19 jembatan timbang di Jatim, baru sepuluh yang sudah kembali beroperasi. Kendala dari lamanya jembatan timbang tak beroperasi adalah kurangnya petugas dari Kemenhub. Sebab, saat penyerahan kewenangan tidak disertai dengan Sumber Daya Manusia (SDM).

BACA JUGA: Nasib Jembatan Timbang Jatim Menggantung

Salah satu skema pengelolaan bersama, harapannya bisa menemukan salah satu solusi. Selain itu, pemanfaatan SDM bisa jauh lebih maksimal.

Sebelumnya ketika berkunjung ke Surabaya pada Selasa 21 Januari 2020, Menhub, Budi Karya Sumadi mengatakan bersedia mengelola jembatan timbang dengan Pemprov Jatim. Tetapi Budi memberikan catatan terkait penyerahan kewenangan tersebut.

“Kami akan menyerahkan kepada pemprov dengan catatan bahwa supervisi itu tetap dari Kemenhub,” kata Budi usai bertemu Gubernur Jatim di VVIP terminal 2 Bandara Internasional Janda.