JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kinerja perekonomian di daerahnya selama pandemi Covid-19 terbilang bagus. 

Iklim investasi Jatim juga terbilang bagus. Sektor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2020 mencapai Rp57,7 triliun. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mampu mencatatkan Rp22,6 trilliun di tahun yang sama. 

Menurutnya, ini mengalami pertumbuhan 33,8 persen dibanding tahun 2019 dari seluruh investasi di Jatim. 

“Kinerja investasi Provinsi Jawa Timur ini merupakan investasi yang tertinggi sejak tahun 2016 dan tertinggi PMDN secara nasional. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa perekonomian Jawa Timur telah mulai bangkit,” ujar Khofifah dalam rilis tertulis, Kamis, 15 April 2021. 

BACA JUGA: Investasi Jatim Tahun 2020 Meningkat 33,8 Persen

Hanya saja yang masih menjadi pekerjaan rumah soal kemiskinan. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Jawa Timur mencapai 11,46 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 4,58 juta jiwa. 

Khofifah menyebut ini sebagai dampak pandemi Covid-19. “Namun dengan adanya bantuan sosial yang diberikan pemerintah mampu mencegah tingkat kemiskinan di Jawa Timur menjadi lebih dalam,” katanya. 

Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak optimis peningkatan investasi di Jatim akan mengurangi angka pengangguran. 

"Konsekuensi dari peningkatan investasi PMDN itu tentu akan menyerap tenaga kerja kurang lebih 89.361 tenaga kerja," kata Sahat. 

Sedangkan PMA, berdasarkan data yang tersaji tahun 2020, disebutnya mampu menyerap sebanyak 33.384 tenaga kerja. 

Politikus Partai Golkar ini kurang sependapat dengan pendapat yang menyebut kenaikan investasi ini belum mencerminkan pengurangan angka pengangguran di Jatim. Sebab, peningkatan investasi memang tidak selalu linier dengan pengurangan pengangguran. 

BACA JUGA: Di Tengah Pandemi, Investasi di Surabaya Tembus Rp 64 Triliun

Menurutnya, banyak faktor, pertama peningkatan investasi bisa bermacam bentuk, salah satunya penanaman modal pelaku usaha. Mereka menambah modal usaha yang sudah ada misalkan berkaitan dengan teknologi, sehingga tak memerlukan tenaga kerja yang banyak. 

Pemerintah, kata dia, tak bisa menghalangi pelaku usaha dalam rangka meningkatkan investasi tidak menggunakan teknologi. Pun demikian, Sahat berharap ada kerjasama pemprov dengan pemerintah daerah untuk memotivasi pelaku usaha agar tetap menggunakan tenaga kerja.

Kedua, banyak sektor riil yang memang terpukul akibat pandemi Covid-19. Kendati demikian Sahat tetap optimis investasi bisa menyerap tenaga kerja.