JATIMNET.COM, Gresik – DPRD Gresik meminta pemerintah kabupaten meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menopang kebutuhan belanja dalam RAPBD 2027.

Upaya ini dinilai penting agar pembiayaan pembangunan tidak terus bergantung pada sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

Ketua DPRD Gresik M. Sahrul Munir mengatakan, pihaknya mulai menerapkan pendekatan berbeda dalam pembahasan anggaran. Pemerintah daerah tidak hanya diminta menyampaikan kebutuhan belanja, tetapi juga menunjukkan upaya meningkatkan pendapatan.

“Intinya, saat ini kami menekankan peningkatan pendapatan. Berapa pun kebutuhan pemda akan kami setujui, tetapi harus diimbangi dengan kemampuan meningkatkan pendapatan," ujar Sahrul saat dikonfirmasi, Jumat, 13 November 2026.

Dorongan peningkatan PAD tersebut sejalan dengan catatan Fraksi Partai Gerindra yang menyoroti struktur RAPBD 2027.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,2 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp3,5 triliun. Defisit Rp321,8 miliar seluruhnya direncanakan ditutup menggunakan SiLPA 2026.

Anggota Fraksi Gerindra Danang Suwantoro mempertanyakan risiko ketergantungan terhadap SiLPA sebagai sumber pembiayaan.

"Apakah tidak berisiko jika APBD 2027 kembali mengandalkan SiLPA sebagai sumber pembiayaan utama?" ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Gresik.

Gerindra juga menyoroti anggaran infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1,21 triliun atau 38,17 persen dari total belanja daerah. Angka tersebut masih di bawah target minimal 40 persen.

Menanggapi catatan tersebut, Plt Bupati Gresik dr. Asluchul Alif menyatakan pemerintah akan memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak, digitalisasi pembayaran, pemutakhiran data wajib pajak, dan pemanfaatan aset daerah.

PAD 2027 ditargetkan mencapai Rp1,643 triliun atau 50,42 persen dari total pendapatan daerah. Sementara itu, penerimaan pajak daerah dipatok Rp1,130 triliun.

Alif menjelaskan, SiLPA 2026 sebesar Rp321,837 miliar masih berupa proyeksi dengan asumsi realisasi pendapatan 98 persen dan penyerapan belanja 95 persen.

Adapun anggaran infrastruktur akan diarahkan untuk pembangunan jalan, penanganan banjir Kali Lamong, program Gresik Bebas Banjir tahap II, dan penyediaan air bersih.

"Penggunaan anggaran harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada perbaikan infrastruktur dan peningkatan layanan publik," katanya dalam rapat paripurna penyampaian jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi DPRD Gresik.