JATIMNET.COM – Dewan Pers meminta agar Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mengembalikan akses liputan berupa tanda pengenal atau ID card reporter CNN Diana Valencia (DV) yang diambil atau dicabut gegara menanyakan tanggapan Presiden Prabowo Subianto terkait maraknya keracunan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Pertanyaan tersebut dilontarkan Diana saat sejumlah wartawan mewawancarai Prabowo di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu, 27 September 2025, setibanya dari kunjungan di sejumlah negara, termasuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” begitu isi salah satu poin dalam pernyataan Dewan Pers tertanda Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, Minggu, 28 September 2025.

Dewan Pers juga meminta Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID card reporter CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana.

Dewan Pers juga menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Dewan Pers mengharapkan agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia,” begitu salah satu isi poin dalam surat pernyataan Dewan Pers.

Kejadian ini juga disesalkan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.

“Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik, yang justru berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi,” begitu salah satu isi dalam pernyataan sikap IJTI tertanda Ketua Umum Herik Kurniawan.

AJI Jakarta dan LBH Pers juga mengecam pencabutan ID card tersebut. “Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi pejabat Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang mencabut ID Pers Istana DV,” begitu salah satu isi pernyataan sikap tertanda Ketua AJI Jakarta Irsyan Hasyim dan Direktur LBH Pers Mustafa Layong.