JATIMNET.COM, Surabaya – Maraknya kepala daerah di Jawa Timur yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai fenomena gunung es. Salah seorang pengamat politik dari Universitas Airlangga menilai banyaknya kepala daerah yang tertangkap merupakan hal yang lazim tetapi juga memprihatinkan.

BACA JUGA : BERIKUT KEPALA DAERAH DI JATIM YANG TERJERAT PERKARA KORUPSI

“Sangat memprihatinkan banyaknya kepala daerah di Jatim tertangkap terkena kasus korupsi. Ini adalah fenomena gunung es,” kata pengamat politik Universitas Airlangga, Falih Suadi, Rabu 10 Oktober 2018.

BACA JUGA : RUMAH DINAS BUPATI MALANG DIGELEDAH KPK

Dia menambahkan hal ini tak lepas dari sistem demokrasi di Indonesia, yang memaksa kandidat kepala daerah menggunakan uang untuk mencapai tujuannya. Di sisi lain, sebagai pekerja partai politik, beban bertambah saat terpilih menjadi kepala daerah.

“Pada saat (menjabat) menjadi kepala daerah, memaksimalkan aset-aset yang ada di daerah,” ujarnya.

BACA JUGA : KPK AMANKAN WALI KOTA PASURUAN

Salah satu cara klasik yang dipakai adalah mendayagunakan anggaran dalam APBD. Tetapi seiring tingkat akuntabilitas yang diperketat, banyak kepala daerah yang mengambil jalan lain.

“Diantaranya jual beli jabatan dan proyek-proyek yang menggunakan rekanan. Ini jadi sumber penyalahgunaan kewenangan baru,” sambungnya.

BACA JUGA : MANTAN WALI KOTA BATU DIVONIS 3 TAHUN

Untuk bisa menekan perilaku korup, intervensi kepala daerah dalam sebuah pelaksanaan proyek harus diminimalisir. Selanjutnya mengurangi diskresi dan mematuhi melaksanakan aturan yang ada.

“Ketiga, akuntabilitas setiap sistem harus bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu cara meningkatkan akuntabilitas adalah keterlibatan publik,” lanjut Dekan FISIP Unair ini.

BACA JUGA : HAKIM TIPIKOR VONIS DUA TAHUN WALI KOTA MALANG NON AKTIF

Hal yang lebih penting ialah hukum harus benar-benar ditegakkan ketimbang hanya menandatangani pakta integritas saat dilantik. Seperti memberikan punishment harus lebih berat ketimbang hasil korupsi yang diperolehnya.

Kasus yang menjerat Bupati Malang, Rendra Kresna manambah panjang kepala daerah yang terjerat perkara rasuah. Sebelumnya, ada nama Wali Kota Pasuruan Setiyono 4 Oktober 2018, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ditangkap KPK di rumahnya 16 September 2018.

BACA JUGA : MANTAN WALI KOTA BATU DIVONIS 3 TAHUN

Bupati Jombang Nyono Suharli juga masuk dalam jajaran kepala daerah yang terciduk penyidik KPK, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo ditetapkan tersangka saat kampanye, Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar jadi tersangka Juni 2018, dan Wali Kota Malang M. Anton juga jadi salah satu kepala daerah yang jadi tersangka suap.

BACA JUGA : HAKIM TIPIKOR VONIS DUA TAHUN WALI KOTA MALANG NON AKTIF

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa turut ditahan KPK, Bupati Pamekasan Achmad Syafii turut diseret 2 Agustus 2017, Bupati Nganjuk 2013-2018 Taufiqurrahman juga ditangkap KPK pada 25 Oktober 2017.

BACA JUGA : EKS WALI KOTA MOJOKERTO DIVONIS 3,5 TAHUN PENJARA

Wali Kota Madiun Bambang Irianto ditangkap April 2017, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi 23 November 2017 dan Bupati Bangkalan Fuad Amin terlebih dahulu ditangkap akhir 2014 silam.

BACA JUGA : KPK INGATKAN 40 ANGGOTA DPRD KOTA MALANG TIDAK KORUPSI