Logo

Bachtiar Nasir Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo

Reporter:,Editor:

Minggu, 15 November 2026 11:00 UTC

Bachtiar Nasir Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo

Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Hijau Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, 8 November 2026. Foto: bachtiarnasir.com.

JATIMNET.COM, Jakarta – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu sorotan dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) Jilid II di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 15 November 2026.

Ketua Pelaksana Aksi, KH Bachtiar Nasir, menyerukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan negara.

Aksi tersebut diikuti berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, kelompok kepemudaan, serikat buruh, dan masyarakat dari sejumlah daerah. Selain menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden, peserta menyampaikan lima tuntutan mengenai penegakan hukum, praktik oligarki, pengelolaan kekayaan negara, dan pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

“Rakyat bersatu melawan pengkhianat bangsa yang belakangan ini kita lihat telah melakukan tindakan yang membahayakan negara. Dan orang seperti ini harus dihukum dan hukum harus dikedepankan,” kata Bachtiar Nasir ketika berorasi dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu, 15 November 2026. 

Seruan Bachtiar disampaikan ketika penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo, tengah berlangsung di Bareskrim Polri. Perkara tersebut menarik perhatian karena penyidik telah menetapkan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026. 

Ketiga tersangka yang disebut dalam pengumuman awal tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penyidikan mencakup dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik.

“Berdasarkan hasil penyidikan secara scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers Bareskrim Polri di Jakarta, 3 November 2026. 

Menurut keterangan penyidik, aktivitas yang dipersoalkan diduga berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam sistem pemantauan tanpa memenuhi prosedur dan persyaratan hukum yang berlaku.

Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan rekaman maupun jejak elektronik yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi, ahli, serta barang bukti elektronik untuk menelusuri dugaan pelanggaran.

Dalam perkembangan pemberitaan hingga 15 November 2026, jumlah tersangka dilaporkan bertambah menjadi empat orang, termasuk Irjen Slamet Uliandi. Namun, perubahan jumlah tersangka tersebut perlu dibedakan dari pengumuman awal Bareskrim pada 3 November yang menetapkan tiga orang.

Perkara ini masih berada dalam proses hukum. Penetapan tersangka tidak berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana, karena kesalahan pidana harus dibuktikan melalui proses peradilan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Pernyataan Bachtiar mengenai pengkhianatan bangsa juga merupakan penilaian yang disampaikan dalam aksi, bukan kesimpulan hukum. Dugaan keterlibatan seseorang dalam penyadapan ataupun tindakan yang dikategorikan sebagai makar memerlukan pembuktian berdasarkan ketentuan pidana.

Dalam aksi tersebut, panitia mengatasnamakan Proklamasi Rakyat Indonesia menyampaikan lima tuntutan utama. Tuntutan pertama berkaitan dengan pengusutan pihak yang diduga melakukan tindakan membahayakan negara, termasuk dugaan penyadapan ilegal.

Tuntutan kedua menyoroti praktik oligarki yang dinilai menyebabkan penguasaan kekayaan dan sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Peserta aksi meminta pemerintah mengatasi praktik monopoli yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat.

Tuntutan ketiga berkaitan dengan penegakan hukum yang berkeadilan, termasuk penindakan terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan. Penyelenggara meminta penegakan hukum dilakukan tanpa membedakan kedudukan maupun pengaruh pihak yang diperiksa.

Pada tuntutan keempat, massa mendesak pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan perekonomian nasional dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Penyelenggara menilai kebijakan ekonomi harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Tuntutan kelima berupa ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan nasional. Penyelenggara menyatakan bahwa persoalan kedaulatan negara, penegakan hukum, dan keadilan ekonomi perlu mendapat perhatian bersama.

“Kita menuntut agar pasal 33 diwujudkan. Kita tegakkan bersama-sama demi kemakmuran rakyat seluas-luasnya dan jangan sampai ada oligarki baru lagi di Indonesia,” ujar Bachtiar Nasir dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta, 15 November 2026. 

Pasal 33 UUD 1945 mengatur prinsip perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Konstitusi juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Aksi di Tugu Proklamasi turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pimpinan organisasi Islam. Di antaranya Menteri Koperasi sekaligus Presiden Syarikat Islam Ferry Juliantono, Munarman, Irman Gusman, Neno Warisman, serta Ustaz Fadlan Garamatan.

Organisasi yang dilaporkan terlibat antara lain unsur Majelis Ulama Indonesia, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan sejumlah organisasi kepemudaan. Dari kalangan buruh hadir unsur Konfederasi Serikat Buruh Indonesia.

Keterlibatan berbagai kelompok tersebut memperluas isu yang disuarakan peserta, dari dugaan pelanggaran hukum hingga pengelolaan perekonomian nasional. Meski demikian, kehadiran perwakilan organisasi tidak dengan sendirinya berarti seluruh anggota lembaga tersebut memiliki sikap yang sama.

Bagi masyarakat, perkara dugaan penyadapan memiliki kaitan langsung dengan perlindungan privasi, keamanan komunikasi, dan batas kewenangan aparat penegak hukum. Penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum dapat mengancam hak warga negara serta menurunkan kepercayaan terhadap lembaga publik.

Ketentuan penyadapan oleh aparat harus memenuhi prosedur yang berlaku dan dilakukan untuk tujuan penegakan hukum yang sah. Dugaan penyalahgunaan kewenangan perlu diperiksa secara terbuka agar penyelesaian perkara tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka.

Sementara itu, tuntutan ekonomi yang disampaikan peserta aksi memperlihatkan perhatian terhadap pemerataan manfaat pengelolaan sumber daya nasional. Pelaksanaannya memerlukan kebijakan yang dapat diuji melalui data, pengawasan publik, dan mekanisme hukum.

Aksi Rakyat Bela Indonesia Jilid II berakhir dengan tuntutan agar pemerintah dan aparat penegak hukum menindaklanjuti persoalan yang disuarakan peserta. Perkembangan penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo kini menjadi salah satu perkara yang akan terus mendapat perhatian publik.

Kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab, bentuk pelanggaran, serta kemungkinan tindak pidana lainnya tetap menunggu hasil penyidikan dan proses peradilan. Penegakan hukum yang transparan menjadi kebutuhan penting agar kepentingan keamanan negara berjalan seiring dengan perlindungan hak setiap warga negara.(*)