JATIMNET.COM - Mantan calon presiden pada Pilpres 2024, Anies Baswedan, turut bersuara atas kontroversi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Kontroversi tersebut makin menguat sejak serangan agresif Amerika Serikat bersama sekutu utamanya, Israel ke Iran.

Anies menilai pemerintah perlu mempertimbangkan untuk keluar dari forum Board of Peace (BoP) menyusul langkah brutal Amerika Serikat yang justru tidak mencerminkan spirit perdamaian tersebut.

Dalam pernyataannya, Anies menegaskan bahwa Indonesia sejak awal berdiri memiliki komitmen kuat terhadap perdamaian dunia. Komitmen tersebut, menurutnya, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan tujuan Indonesia untuk ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai penggerak diplomasi internasional, termasuk melalui Konferensi Asia Afrika serta perannya dalam Gerakan Non-Blok. Warisan tersebut, kata Anies, menjadikan Indonesia dikenal sebagai suara negara-negara berkembang yang berani mengingatkan kekuatan besar dunia agar mematuhi hukum internasional.

Karena itu, Anies mempertanyakan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, sebuah forum yang disebut dibentuk dan dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia menilai muncul keraguan apakah forum tersebut benar-benar menjadi sarana mewujudkan perdamaian yang adil.

Menurut Anies, keraguan itu semakin kuat setelah Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan militer ke Iran. Ia menilai tindakan tersebut dilakukan tanpa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa serta terjadi di tengah proses negosiasi yang disebut sedang menunjukkan perkembangan.

“Bagaimana mungkin sebuah dewan perdamaian tetap berjalan seolah tidak terjadi apa-apa, ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di hadapan dunia?” ujar Anies dalam pernyataannya, Jumat, 6 Maret 2026. 

Ia menegaskan bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif” tidak berarti ikut serta dalam setiap forum internasional. Menurutnya, prinsip tersebut justru menuntut Indonesia untuk memilih forum yang selaras dengan nilai-nilai dasar bangsa, yakni menjunjung kedaulatan, menegakkan hukum internasional, serta membela korban penjajahan.

Anies menilai momentum konflik Iran dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meninjau ulang keanggotaannya di Board of Peace. Ia mengusulkan agar Indonesia menyatakan sikap tegas dengan keluar dari forum tersebut jika dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan perdamaian.

Menurutnya, langkah tersebut bukan berarti menolak perdamaian. Sebaliknya, itu merupakan bentuk konsistensi Indonesia terhadap prinsip politik luar negeri yang berlandaskan nurani dan nilai-nilai kemanusiaan.

Anies juga mengingatkan agar Indonesia tidak meninggalkan semangat diplomasi yang lahir dari peristiwa bersejarah di Bandung. Ia menyebut warisan “Spirit of Bandung” sebagai simbol keberanian negara-negara berkembang untuk memperjuangkan keadilan global.

“Apakah kita rela menukar warisan Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan dalam sebuah dewan perdamaian yang bahkan tidak mampu menjaga makna namanya sendiri,” papar doktor ilmu politik lulusan Northern Illinois University (NIU) Amerika Serikat ini. 

Anies berharap, pemerintah bisa mempertimbangkan persoalan tersebut secara serius sebagai bagian dari sikap Indonesia dalam menjaga integritas di panggung internasional.