JATIMNET.COM, Probolinggo - Rapat Komisi III DPRD Kota  Probolinggo bersama eksekutif, dimana membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2023, di Kantor DPRD Kota Probolinggo berlangsung memanas. 

Itu setelah salah seorang anggota komisi III dari fraksi Gerindra, Heri Poniman mengamuk hingga menggebrak meja dan melempar dokumen di sela-sela rapat yang tengah berlangsung.

Emosi Poniman memuncak, lantaran proyek fisik pelebaran Jalan Citarum tak kunjung dikerjakan. Padahal proyek tersebut, sudah dibahas sejak tahun 2019 lalu.

Baca Juga: Fraksi Gerindra: Angka Kemiskinan di Jatim Turun Signifikan, Gubernur On The Track

"Saya kecewa dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Probolinggo, buat apa ada anggota dewan kalo proyek yang sudah diagendakan, malah tidak kunjung dikerjakan," kata Poniman, Kamis 21 Juli 2022.

Lanjut Poniman, dalam proyek pelebaran tersebut Detail Engineering Design (DED) bahkan sudah jadi, sehingga sudah ada anggarannya. Namun disayangkan, kenapa pengerjaan proyek tak kunjung dilaksanakan.

Sementara Kepala DPUPR Kota Probolinggo, Rini Sayekti memilih keluar ruangan rapat, pasca Heri Poniman mengamuk. Dalam rapat tersebut, selain diikuti DPUPR hadir pula beberapa OPD lainnya.

Baca Juga: Ta'aruf dan Konsolidasi Dilakukan, DPC Gerindra Lamongan Target Prabowo Jadi Presiden di Pemilu 2024

Dikonfirmasi soal anggotanya yang mengamuk, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Agus Riyanto mengaku tak mempermasalahkannya. Ia menilai wajar Poniman tak mampu menahan emosi, lantaran proyek yang dibahas adalah proyek lama. 

Proyek pelebaran Jalan Citarum, sebut Agus, sudah dibahas di badan anggaran (Banggar) dan sudah diparipurnakan. Dimana nominal yang dianggarkan pada tahun 2022 itu, sebesar 2 Miliar.

"Pihak eksekutif jangan tebang pilih, untuk soal pengerjaan proyek. Jadi harus merata pengerjaannya, di lima kecamatan Kota Probolinggo," ujar Agus. 

Agus menambahkan, jika Jalan Citarum merupakan wilayah yang strategi dan fungsi dewan, terang Agus, adalah melayani kebutuhan masyarakat utamanya soal pembangunan.