JATIMNET.COM, Surabaya - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Jawa Timur berharap jemaah umrah asal Indonesia yang telah memiliki visa tetap diperkenankan berangkat. Komunikasi dengan kementerian agama (Kemenag) dan kedutaan Arab Saudi disebut tengah dilakukan agar tetap bisa berangkat. 

"Kami meminta kepada Kemenag dan kedutaan Arab Saudi untuk jemaah yang sudah pegang visa kalau bisa kalau diizinkan supaya tetap berangkat," ujar Ketua DPD Amphuri Jatim Mochammad Sufyan Arif, Kamis 27 Februari 2020. 

Sufyan mengaku keputusan pemerintah Arab Saudi yang menangguhkan sementara ibadah umrah sangat mendadak. Tentunya kebijakan itu memberatkan bagi travel umrah. 

Ia berharap pihak maskapai memberikan opsi mengubah jadwal keberangkatan, sehingga kerugian yang dialami tidak terlalu banyak. "Yang berat ini nanti kemungkinan kayak kontrak hotel. Karena di Arab Saudi kebijakan ada pada mereka. Teman-teman ada kesulitan,” katanya.

BACA JUGA: Khofifah Minta Keputusan Larangan Umrah dari Arab Saudi untuk Dihormati

Amphuri Jawa Timur sendiri tengah mengupayakan agar hotel juga bisa dilakukan penjadwalan ulang. “Ini masih kita bantu mudah-mudahan bisa juga dijadwalkan ulang karena yang menentukan tidak boleh masukkan dari pihak Arab Saudi,” ungkapnya. 

Data Amphuri Jatim jemaah umrah yang diberangkatkan dari Surabaya per hari antara 1700 sampai 1800-an. Jumlah itu bisa bertambah jika di akumulasikan dengan keberangkatan dari Malaysia dan Singapura. 

Terpisah, Dirut Hikmah Jaya Wisata Tour and Travel, Mazlan Mansyur mengaku dirinya baru mendapat informasi adanya penutupan akses masuk jemaah umrah di Mekkah pada Kamis 27 Februari 2020 dini hari.

Ia mengaku kebijakan yang mendadak tersebut, mengakibatkan kerugian di pihaknya karena tiket maskapai dan hotel sudah dibayarkan. Hanya saja ia tidak merinci jumlah kerugian yang dialaminya. 

Pun demikian dia meminta agar Kementerian Agama untuk dapat menjadi pengayom bagi jamaah dan penyelenggara umrah kepada pihak terkait. Seperti halnya maskapai penerbangan karena tiket sudah terbayarkan.

“Kemenag harus bisa menjadi pengayom kepada jamaah dan penyelenggara kepada pihak yang terkait. Contohnya maskapai penerbangan. Bagaimana menyikapi penyelenggara yang sudah membayar tiket, tiba-tiba batal, terus hotel yang sudah dibayar. Tentunya  ini menjadi kerugian semuanya,” kata Mazlan.