JATIMNET.COM, Sebanyak 60 calon komisioner pemilihan umum Jawa Timur untuk periode 2019-2024 dinyatakan lolos tahap persyaratan administrasi. Mereka berhak melaju ke tahap berikutnya, tes tulis.

Tes tulis digelar pada Senin 19 November 2018 di Gedung AMEC Lantai 4 Ruang CBT 1 dan CBT 2 Kampus A Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Jalan Mayjen Prof Dr Moestopo Surabaya. Metode tesnya akan menggunakan "Computer Asissted Test" (CAT).

Ketua Tim Seleksi Komisioner KPU Jatim Suko Widodo mengatakan ada 200 orang pendaftar yang mengajukan diri. “Tapi setelah diseleksi administrasi maka yang berhak lolos ke tahap berikutnya dan menjalani tes tulis berjumlah 60 orang," katanya.

Para peserta ujian wajib mengenakan atasan putih dan bawahan gelap. Tes tulis, ia mengatakan, dimulai pukul 14.30 WIB. “Tapi peserta harus datang 30 menit sebelum dimulai sebab tidak akan diperkenankan mengikuti tes bagi yang terlambat, apa pun alasannya," ucapnya.

Sementara itu, dari 60 peserta yang lolos tahap administrasi, tampak wajah-wajah lama. Mereka umumnya mantan penyelenggara Pemilu di daerah, seperti KPU mau pun Bawaslu Kabupaten dan Kota, termasuk tujuh komisioner KPU Jatim yang saat ini masih menjabat.

Ketujuh komisioner petahana itu adalah Eko Sasmito (ketua KPU sekaligus divisi keuangan, umum dan rumah tangga), Gogot Cahyo Baskoro (divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat), dan Choirul Anam (divisi data dan informasi).

Empat yang lain adalah Dewita Hayu Shinta (divisi perencanaan dan logistik), Muhammad Arbayanto (divisi teknis penyelenggaraan), serta dua komisioner yang baru sebulan ini menjabat, yaitu Rochani dan Insan Qoriawan.

Keputusan Tim Seleksi Komisioner KPU Jatim meloloskan wajah lama menuai kritik. Timsel diingatkan agar memilih komisioner KPU yang memiliki kecakapan mengambil keputusan strategis, bukan sekedar pelaksana peraturan KPU.
 
Kritik itu disampaikan pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdus Salam dihubungi Jatimnet.com, Minggu 18 November 2018. Dia mengatakan seleksi komisioner KPU tingkat provinsi tidak bisa semata-mata mempertimbangkan pengalaman.

Tapi bagaimana wawasan soal kepemiluan dan kompetensi untuk mengambil kebijakan strategis harus dikedepankan. “Dan skor ini harusnya lebih tinggi, bukan sekedar pengalaman,” kata Peneliti Surabaya Survey Centre ini.

Bila mengedepankan pengalaman, maka yang terjadi akan sangat menguntungkan bagi calon inkumben. Padahal masalah pemilu bukan sekedar aspek teknis penyelenggaraan saja, tapi kecakapan untuk mengambil keputusan strategis menghadapi permasalahan pemilu.

“Kalau yang sekarang ini kan kesannya mau cari mudahnya saja. Dari 200 pendaftar langsung dipilih 60 orang. Memang lebih mudah menyeleksi kalau dari penilaian pengalaman,” kata Surokim.