JATIMNET.COM, Probolinggo – Kapolres Probolinggo AKBP Ferdy Irawan mengatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja yang melanggar hukum saat pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Probolinggo pada 2 Mei 2021 mendatang.

Sikap tersebut dipilihnya agar pelaksanaan Pilkades serentak yang bakal berlangsung di bulan Ramadan ini dapat berjalan aman dan lancar.

"Saya imbau masyarakat tetap menjaga kondusivitas, jangan sampai ada tindakan yang melanggar hukum," katanya, Rabu, 28 April 2021.

Menurut Ferdy, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan adanya permasalahan terkait perbedaan pilihan ataupun lainnya agar diselesaikan secara musyawarah.

BACA JUGA: 215 Calon Lolos Tahapan Seleksi Pilkades Serentak di Probolinggo

Itu agar tak menimbulkan kekacauan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. "Kami tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap semua pelanggar hukum," katanya.

Salah satunya, bagi masyarakat yang kedapatan membawa senjata tajam saat pelaksanaan Pilkades, yang bersangkutan akan langsung diamankan.

"Saya meminta masyarakat agar mengutamakan rasa persaudaraan, karena berbeda pilihan itu adalah hal yang biasa," ujarnya.

Untuk itu, Ferdy kembali mengingatkan masyarakat untuk menentukan hak pilihnya masing-masing tanpa harus disertai dengan kekisruhan antar sesama.

 "Saya harap, pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Probolinggo bisa aman, damai, dan kondusif," tuturnya.

BACA JUGA: Merasa Diintimidasi, Ketua Panitia Pilkades di Probolinggo Ingin Mundur

Ferdy juga menambahkan lantaran pada pelaksanaan Pilkades serentak kali ini masih situasi pandemi Covid-19, ia mengajak masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan.

"Saya minta masyarakat tetap disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, agar tidak menimbulkan klaster baru," ujarnya.

Perlu diketahui, Koordinator Satgas Pengamanan Pilkades Serentak 2021 Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan jumlah desa yang bakal melakukan Pilkades serentak berjumlah 62 desa.

Dari jumlah itu, ada 26 desa pada 21 kecamatan yang rawan konflik Pilkades. Beberapa desa yang masuk rawan konflik itu di antaranya Desa Brabe, Kecamatan Maron; Desa Nogosaren, Kecamatan Gading; Desa Purut, Kecamatan Lumbang; Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan; dan Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan.