JATIMNET.COM, Mojokerto – Pemerintah Kota Mojokerto bakal melakukan empat program di 100 hari kerja kepemimpinan Wali Kota yang dianggap linier dengan program Presiden Prabowo Subianto. 

Program tersebut meliputi peningkatan ekonomi berbasis penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penurunan kemiskinan, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. 

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan ada puluhan ribu UMKM yang berjalan dan bisa sebagai pendongkrak ekonomi kerakyatan. 

"Puluhan ribu UMKM ini real berbasis data, memiliki NIB, kita akan intervensi secara masif, dengan tujuan pertumbuhan ekonomi," ucap Ning Ita, sapaan akrabnya, usai apel perdana, Senin, 3 Maret 2025.

BACA: Sumardi: Golkar Siap Kawal Program Ning Ita untuk Kemajuan Kota Mojokerto

Selanjutnya adalah program penurunan kemiskinan. Dengan adanya insfrastruktur yang memadai dianggap bisa tekan angka kemiskinan. Selain insfrastruktur, adanya pariwisata juga dinilai dapat meningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Penurunan kemiskinan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional, selanjutnya adalah pembangunan insfrastruktur yang merata," ujarnya. 

Proyek Taman Bahari Majapahit (TBM) dianggap sebagai proyek strategis daerah yang dinilai bisa membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan. 

"Kita punya proyek strategis nasional TBM, ini adalah tanggung jawab, dituntaskan pembangunannya," katanya. 

Selain pembangunan TBM, peningkatan ekonomi juga digagas melalui event-event yang dilaksanakan di Kota Mojokerto. 

"Dalam waktu dekat ada Mojotirto Festival, tahun kemarin sempat ditiadakan, padahal ini sudah menjadi event tahunan Kota Mojokerto," ujarnya. 

BACA: Tahun 2025, Dokter Dhita Ajak Kader Golkar Sukseskan Program Pemkot Mojokerto

Program ketiga adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemkot Mojokerto bukan hanya fokus pada pemenuhan gizi, namun juga fokus pada menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat. 

Program tersebut mulai dari suplai makanan hingga penguatan UMKM dan bahkan lowongan pekerjaan melalui adanya dapur umum. 

"Untuk suplai makanan memang kita bukan penghasil, namun kemampuan masyarakat kita untuk mengolah itu poin utama, terkait dengan UMKM," katanya. 

Ning Ita menerangkan program 100 hari kerja yang terakhir adalah tata kelola pemerintahan kota yang akuntabel dan transparan serta kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila pemerintahannya bersih. 

"Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, itu menjadi salah satu dalam astacita," katanya.