JATIMNET.COM, Probolinggo – Para pemuda di Kabupaten Probolinggo yang tergabung dalam kelompok Solidaritas Pangan melakukan aksi bagi-bagi nasi bungkus kepada masyarakat.

Sasarannya adalah masyarakat kecil yang kesehariannya mencari penghasilan di jalanan seperti abang becak, tukang parkir, kuli bangunan, dan lainnya.

Salah seorang peserta aksi, Herman Arif, menyebutkan aksi bagi-bagi nasi bungkus ke masyarakat sebenarnya telah dilakukan kelompoknya semenjak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah sekitar Juli lalu.

Aksi pembagian nasi bungkus dilakukan secara mobile menggunakan pikap dengan menyasar tempat-tempat umum mulai jalanan protokol kota, pasar, dan lainnya.

Hanya saja, setelah KPK mengungkap kasus korupsi yang melibatkan Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantrianasari dan suaminya mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin, aksi kemudian juga digelar di depan kantor Pemkab Probolinggo, Selasa petang, 7 September 2021.

BACA JUGA: Dugaan Korupsi Hasan Aminuddin, Proyek Islamic Center hingga Bansos

"Ini bentuk kritikan kami karena kami menilai Pemkab Probolinggo belum baik mengatur roda pemerintahan," ujar Herman.

Apalagi menurut Herman, pasca terjadinya operasi tangkap tangan, malah muncul sejumlah banner berisi ucapan permintaan maaf yang bertagar relawan Hasan Tantri (Hati).

"Karena itu, kami juga sebar pamflet berisi kalimat 'Maafkan kami, hanya bisa kasi makan, bukan jabatan'. Ini bentuk sindiran kami sebagai pemuda Kabupaten Probolinggo," tuturnya.

Herman menyampaikan selama ini Pemkab Probolinggo tak mampu memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat dan terbukti dengan masih tingginya angka gizi buruk sampai jadi sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

BACA JUGA: KPK Geledah Dua Rumah Anak Mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin

Sekadar informasi, dalam cuitannya di akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani menyebut jika jumlah transfer keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012-2021 mencapai Rp15,2 triliun. Dari Rp959 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp1,857 triliun pada 2021.

Total Dana Desa sejak 2015-2021 mencapai Rp2,15 triliun untuk 325 desa.

Masing-masing desa rata-rata mendapat Rp291 juta pada 2015, naik 3,5 kali menjadi Rp1,32 milyar pada 2021.

Anak usia di bawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99 persen pada 2015 menjadi 34,04 persen pada 2019. Sebanyak 3,5 anak dari sepuluh anak kurang gizi.

Pengangguran terbuka naik dari 2,89 persen pada 2015 menjadi 4,86 persen pada 2021. Lalu Kemiskinan turun 20,98 persen pada 2015 menjadi 18,61 persen pada 2020. Hampir satu dari lima jiwa penduduk masih miskin. Lalu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 64,12 persen pada 2015 naik menjadi 66,07 persen pada 2020.

Di akhir cuitannya, Sri Mulyani mengingatkan jika korupsi adalah musuh utama dan musuh bersama dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan.

BACA JUGA: Kepala DLH Probolinggo Diperiksa KPK, Diduga terkait Kasus Suap

Herman menyampaikan aksi yang dilakukan kelompoknya murni inisiatif bersama dan dilakukan secara spontanitas. Terkait biaya belanja keperluan nasi bungkus dikumpulkan secara patungan.

"Kalau dananya sudah terkumpul, baru kami masak. Dan setelahnya, kami bagikan ke mereka yang benar-benar membutuhkan. Setiap aksi enggak tentu, biasanya sekitar 70 sampai 100 bungkus. Tapi hari ini kami bawa 117 bungkus," katanya.

Herman menambahkan, para pemuda yang tergabung dalam kelompoknya berasal dari berbagai kalangan mulai mahasiswa, montir, dan lainnya.

Pejabat hingga Politikus Diperiksa Suap Jabatan Pj Kades di Probolinggo

Terkait OTT Jual Beli Jabatan, Kantor DPUPR Kabupaten Probolinggo Digeledah KPK

Pemuda Probolinggo Kritik Korupsi Hasan-Tantri dengan Nasi Bungkus

Kepala DLH Probolinggo Diperiksa KPK, Diduga terkait Kasus Suap

Curhat ASN Pemkab Probolinggo terkait Tawaran Pejabat Kades