JATIMNET.COM, Surabaya - Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) mendorong pemerintah untuk merealisasikan pengadaan buku huruf braille mulai dari Sekolah Dasar (SD). Pasalnya selama ini pemerintah belum memberikan perhatian yang maksimal terhadap nasib para penyandang tunanetra.

"Pemerintah harus satu langkah lebih maju. Apalagi penyandang disabilitas masih kurang memiliki peluang dalam mencari pekerjaan atau berkarir," kata Ketua Pertuni, Arya Indrawati dalam acara Konferensi Internasional Pendidikan Inklusi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) di Hotel Shangri-la Surabaya, Minggu 14 Juli 2019.

Fasilitas ini sangat dibutuhkan penyandang tunanetra untuk memudahkan anak untuk berlajar mandiri.

Indrawati mengungkapkan selama ini pertuni sudah membentuk lembaga pelatihan sebagai wadah pembekalan skill bagi para Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Upaya tersebut dilakukan agar anak-anak sudah terlatih dan mudah diterima di bursa kerja.

BACA JUGA: Mahasiswa STTS Bikin Buku Panduan Tari Sparkling Surabaya

"Salah satunya kami membentuk pusat pembelajaran Matematika khusus untuk tunanetra," kata dia.

Melihat era kemajuan aplikasi dan teknologi informasi, kata Arya, pemerintah juga perlu banyak inovasi aplikasi yang memudahkan ABK. Sehingga banyak ruang yang digunakan untuk belajar.

Disamping itu, Dosen Faculty of Science Daegu University Korea Jeongho Cha juga menyampaikan membangun potensi ABK bisa dengan cara mendesain lingkungan mendukung. Agar anak-anak mampu melakukan banyak pergerakan fisik.

"Hal itu bisa dengan melakukan pembiasaan kecil dan sederhana yang dilakukan secara konsisten," kata dia.

BACA JUGA: Walker Melek, Penebar Virus Baca Lewat Perpustakaan Jalanan

Menurutnya dengan kebiasaan dan kemudaham akses tersebut mampu membentu ABK yang brilian. Mereka mampu menghasilkan karya, berlaku sederhana tapi memiliki keuinkan dan kekhasan tersendiri.

Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Mudjito sangat setuju dengan pengembangan fasilitas pendidikan tersebut. Apalagi selama ini Indonesia belum memiliki banyak pembelajaran khusus untuk ABK.

"Melalui penelitian mitigasi bencana bagi ABK. Saya tidak menemukan pengalaman dan referensi dalam mengkondisikan anak-anak berkebutuhan khusus ketika terjadi bencana," kata dia.Menurutnya, beberapa daerah di Indonesia rawan mengalami bencana alam. Dengan keterbatasan fasilitas pendidikan ABK akan mempersulit untuk belajar mengantisipasi terjadinya bencana.

Jatim Fair 2019 Ditargetkan Tembus Rp 100 M

Pendapatan Pajak PBB Surabaya Capai Rp 1,2 Triliun

Pertuni Dorong Pemerintah Realisasikan Buku Huruf Braille Tingkat SD

Pencairan THR ASN Pemprov Jatim Pekan Ini

Realisasi Bandar Udara Kediri Tunggu Keputusan Menteri Perhubungan