JATIMNET.COM, Surabaya - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan pihaknya tak akan segan untuk melakukan aksi sweeping terhadap aksi mobilisasi massa ke Jakarta menjelang 22 Mei 2019 mendatang. Ia mengimbau masyarakat Jatim tidak perlu berangkat ke Jakarta.

"Kami imbau masyarakat Jatim tidak terpengaruh ke Jakarta. Cukup di Jatim saja, dan kami akan fasilitasi tempat untuk menyampaikan aspirasinya," ujarnya di sela buka bersama Forkopimda Jatim, di Mapolda setempat di Surabaya, Jumat 17 Mei 2019.

Ia mengajak masyarakat melakukan gerakan yang dibenarkan oleh hukum, yakni melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK) jika tidak puas terhadap hasil pemilu.

Hal ini, kata dia, agar tetap tercipta rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat luas, serta menjaga kesatuan dan persatuan negara.

BACA JUGA: Sikap MUI Probolinggo Soal Seruan "People Power"

"Kami mengajak masyarakat Jatim untuk menjaga NKRI. Kami tahu bahwa di media sosial memang sungguh luar biasa, adanya ajakan-ajakan berangkat ke Jakarta yang memang ingin memperkeruh suasana negara," ucapnya.

Pihaknya juga telah menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah masyarakat Jatim tidak ke Jakarta, salah satunya Forkopimda menggelar sosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat.

"Kami juga mengimbau kepada pemerintah setempat, mulai dari camat hingga bupati/wali kota serta Danramil untuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama untuk menyampaikan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat," katanya.

Jenderal bintang dua itu menegaskan Polda Jatim akan melakukan "sweeping" jika nantinya masyarakat tetap nekat berangkat ke Jakarta dan tidak segan-segan menindak tegas bagi masyarakat yang kedapatan membawa senjata tajam (sajam) serta lainnya.

BACA JUGA: Gerindra NTB Pastikan tidak ada Gerakan People Power

"Kami akan lakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan, sesuai prosedur dan standar operasional,” katanya.

Sementara itu, hal senada disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang turut mengimbau masyarakatnya tidak berangkat ke Jakarta.

"Tidak usah keluar Jatim. Proses yang sudah dilakukan di Jatim dari TPS, kemudian kota dan provinsi semuanya selesai. Jadi, artinya proses konstitusi itu di Jatim sudah dilalui," katanya.

Orang pertama di Pemprov Jatim tersebut meminta masyarakat untuk khidmat pada bulan Ramadhan dengan maksimalkan ibadah di rumah dan di masjid masing-masing. (ant)