JATIMNET.COM, Surabaya - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Timur tetap menggelar rapat pimpinan di tengah pandemi SARS CoV-2 atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Namun rapat dengan dewan pimpinan daerah se-Jatim itu dilaksanakan secara jaringan (daring). 

Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan mengatakan, rapat pimpinan kali ini digelar dengan agenda tunggal berupa penanganan dampak Covid-19. "Semuanya melaporkan sudah melaksanakan aksi berupa mitigasi pengurus dan kader, pemberian bantuan APD kepada tenaga medis, dan penyemprotan disinfektan terutama untuk tempat ibadah, pesantren, dan sekolah," ujar Irwan dalam keterangan resminya, Sabtu 4 April 2020. 

Mantan anggota DPRD Jawa Timur itu juga menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19. Beberapa poin yang bakal menjadi usulan PKS ke depan, diantaranya, agar pemerintah daerah memberi perhatian kepada keamanan dan keselamatan kepada tenaga medis dengan mencukupi kebutuhan APD dan fasilitas lainnya.

BACA JUGA: Setengah Wilayah Zona Merah, Pemprov Gratiskan Sewa Rumah Susun

Kemudian, mengkaji opsi karantina wilayah bagi 21 daerah yang menjadi zona merah Covid-19. Selanjutnya, melaksanakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan warga yang terdampak langsung secara ekonomi seperti para pekerja di sektor informal dan UMKM. 

"JPS daerah mungkin bisa berupa bahan pokok atau BPNT atau skema lainnya, harus segera dilaksanakan," terangnya. 

PKS, kata Irwan, sepakat mendorong seluruh pemerintah daerah di Jatim merealokasi APBD. Sebab, semua usulan partainya itu bisa terwujud bila relokasi anggaran terlaksana dengan baik. 

Ia pun mengapresiasi anggaran yang sudah direlokasi Pemprov Jatim sebesar Rp 2,384 triliun. Progres yang bagus dari kesepakatan sebelumnya dengan DPRD Jatim. Ia berharap kabupaten/kota lain juga sama merelokasi anggaran APBD. 

"Ini perkembangan yang bagus dari sebelumnya hanya Rp 260 Miliar rupiah. Kami tugaskan kepada anggota dewan PKS untuk melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Pemprov agar dana ini dapat tepat sasaran," tuturnya