Logo

Pilkades Serentak Menanti, Raperda Desa Jombang Masuk Propemperda 2027

Reporter:,Editor:

Senin, 16 November 2026 10:30 UTC

Pilkades Serentak Menanti, Raperda Desa Jombang Masuk Propemperda 2027

Rapat Paripurna DPRD Jombang dengan agenda penyampaian pandangan fraksi yang membahas Raperda tentang Desa, Senin, 16 November 2026. Foto: Muhammad Yusuf/Jatimnet.

JATIMNET.COM, Jombang – Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di 286 desa Kabupaten Jombang masih dibayangi belum tuntasnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa.

DPRD Kabupaten Jombang bahkan memasukkan kembali Raperda Desa dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 untuk mengantisipasi pembahasannya tidak selesai tahun ini.

Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengatakan, meski pembahasan sudah memasuki tahapan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna, Senin, 16 November 2026, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum raperda ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

"Raperda Desa memang masuk kembali Propemperda 2027. Ini karena kami khawatir pembahasannya tidak selesai tahun ini. Prosesnya cukup panjang," kata Had, Senin, 16 November 2026.

Menurutnya, penetapan Raperda Desa kemungkinan baru dapat dilakukan pada awal 2027. Karena itu, pembahasannya akan dilanjutkan sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku.

Keberadaan perda tersebut dinilai penting sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 di 286 desa.

“Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat agar pelaksanaan pemerintahan desa maupun proses demokrasi di tingkat desa berjalan tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, sejumlah fraksi DPRD Jombang menyampaikan pandangan terhadap substansi Raperda Desa dalam rapat paripurna. Salah satu perhatian utama menyangkut kepastian masa jabatan kepala desa (kades) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mempertanyakan ketentuan peralihan penyesuaian masa jabatan kades dan anggota BPD menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode.

Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.

"Ketentuan tersebut perlu dijelaskan secara rinci, khususnya bagi pejabat yang saat ini masih menjabat atau incumbent," kata Juru Bicara FPKB M. Naqib Abdullah.

Ia berharap pengaturan masa transisi tidak menimbulkan multitafsir maupun ketidakpastian hukum saat diterapkan dalam pelaksanaan pilkades berikutnya.

"Sehingga, seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dan tidak memunculkan persoalan hukum di kemudian hari," ujarnya.

Kemudian, Fraksi PDI Perjuangan melalui Jawahirul Fuad memberikan perhatian terhadap persiapan Pilkades Serentak 2027. Ia berharap perda tersebut mampu memberikan kepastian hukum dalam setiap tahapan pemilihan.

"Selain itu, regulasi tersebut harus mampu menjamin netralitas panitia penyelenggara dan meminimalkan potensi sengketa selama proses pemilihan berlangsung," katanya.

Fraksi Partai Golkar melalui Andik Purnawan menyoroti pengaturan peraturan desa (perdes), khususnya Bab VII. Golkar mengusulkan agar keterlibatan RT dan RW turut diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan maupun penyampaian aspirasi masyarakat.

"RT dan RW merupakan unsur pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Mereka dinilai lebih memahami kondisi riil di lingkungan masing-masing, termasuk kebutuhan dan keinginan warga," paparnya.

Menurut Andik, keterlibatan RT dan RW penting agar kebijakan yang dituangkan dalam perdes tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat.

Ia juga mendorong sosialisasi penataan desa dan peraturan desa dilakukan melalui pertemuan RT/RW agar masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi.