Senin, 16 November 2026 11:30 UTC

Ribuan massa yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) menggelar aksi unjuk rasa dengan mengerahkan 98 unit sound system di depan Kantor Pemkab Jember, Senin, 16 November 2026. Foto: Fauzan/Jatimnet.
JATIMNET.COM, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember berjanji membahas aturan penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat paling lambat dua pekan mendatang.
Kepastian itu disampaikan setelah sekitar 3.000 orang yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) menggelar demonstrasi dengan membawa 98 unit sound system, Senin, 16 November 2026.
Aksi berlangsung di depan Kantor Pemkab Jember, Jalan Sudarman, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, sekitar pukul 10.30 WIB.
Koordinator Lapangan JSSC, Arif Sugiartani, mengatakan komunitasnya tidak keberatan apabila penggunaan sound system diatur pemerintah. Namun, dia menolak jika kebijakan yang diambil justru berupa pelarangan secara menyeluruh.
Menurutnya, penyedia jasa sound system hanya bertanggung jawab menyediakan perangkat pengeras suara. Sementara persoalan lain, seperti penampilan penari maupun konsumsi minuman keras (miras) dalam kegiatan tertentu, berada di luar tanggung jawab mereka.
"Kami siap diatur, tetapi jangan sampai aktivitas ini dimatikan. Kami hanya menyediakan sound system. Kalau ada persoalan penari atau miras, itu bukan tanggung jawab kami," ujarnya.
Arif mengatakan, dalam audiensi dengan Pemkab Jember, pihaknya mendapat kepastian bahwa penggunaan sound system untuk kegiatan masyarakat, seperti pengajian, salawatan, hingga karnaval tidak akan dilarang.
Namun, pemerintah berencana mengatur sejumlah aspek teknis, mulai dari kapasitas subwoofer, tingkat kebisingan, hingga jam operasional.
Pertemuan lanjutan akan digelar dengan melibatkan Bupati Jember, Polres Jember, dan sejumlah pihak terkait. Pembahasan tersebut ditargetkan berlangsung paling lambat dua pekan setelah aksi.
Arif menegaskan, JSSC akan menagih komitmen pemerintah tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut dalam waktu dua pekan, komunitas itu mengancam kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah massa sepuluh kali lipat lebih besar.
"Kami ingin ada jalan tengah. Memang ada yang pro dan kontra terhadap sound horeg, tetapi jangan sampai kegiatan ini dibunuh. Kalau dua minggu tidak ada tindak lanjut, kami akan turun lagi dengan massa sepuluh kali lipat," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Budi Wicaksono menilai keberadaan hiburan sound system tidak bisa serta-merta dihilangkan. Pemerintah, menurutnya, perlu menyusun aturan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat yang mendukung maupun menolak aktivitas tersebut.
Dia mengusulkan agar regulasi mengatur batas tingkat kebisingan atau desibel, kapasitas perangkat, jumlah subwoofer, serta jam operasional kegiatan.
Budi bahkan mengusulkan penggunaan sekitar delapan subwoofer sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan batas kapasitas. Namun, angka tersebut masih sebatas usulan yang perlu dibahas bersama para pemangku kepentingan.
Selain kapasitas perangkat, dia berharap kegiatan hiburan tidak berlangsung hingga pagi hari agar tidak mengganggu waktu istirahat masyarakat.
"Jangan sampai kegiatan ini berjalan sampai pagi. Harus ada batasan waktu dan kapasitasnya. Kita cari jalan tengah agar masyarakat yang mendukung maupun yang tidak mendukung sama-sama diperhatikan," ujarnya.
Budi juga mendorong agar komunitas sound horeg dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember dilibatkan dalam pembahasan regulasi. Dengan demikian, aturan yang disusun tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga dampak sosial di tengah masyarakat.
Di sisi lain, Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Imam Sudarmaji mengapresiasi aksi JSSC yang berlangsung tertib dan damai.
Imam memastikan Pemkab Jember akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui forum pembahasan yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), JSSC, MUI, serta pemangku kepentingan lainnya.
"Tidak ada pelarangan penggunaan sound system untuk kegiatan masyarakat. Tetapi, nantinya akan diatur melalui peraturan daerah (Perda)," jelasnya.
Dia menyebut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember juga telah hadir dalam audiensi dan membuka ruang bagi JSSC untuk menyampaikan masukan terhadap rancangan perda yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan masyarakat.
Seluruh masukan tersebut akan dibahas bersama sebelum disampaikan kepada Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait.
Imam menargetkan forum pembahasan dapat terlaksana paling lambat dua pekan mendatang. Dia berharap persoalan penggunaan sound system dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan bersama.
Menurutnya, pengaturan diperlukan karena kawasan sekitar Kantor Pemkab Jember berdekatan dengan sejumlah kantor pemerintahan dan sekolah. Karena itu, penggunaan sound system perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.
