JATIMNET.COM, Surabaya – Pemprov Jatim kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari Menteri Keuangan RI, Jumat 28 September 2018. Penghargaan serupa juga diberikan kepada 36 kabupaten dan kota se-Jawa Timur.

BACA JUGA : Ini Tahapan Seleksi CPNS di Pemprov Jatim

Opini WTP ini merupakan ketujuh kalinya diterima Pemprov Jatim. Adapun daerah yang memperoleh WTP di antaranya Trenggalek, Pacitan, Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Madiun, Banyuwangi, Gresik, Sumenep, dan Kabupaten Blitar. Selain itu, Kota Batu, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan dan Kota Mojokerto.

Dalam sambutannya, Soekarwo menjelaskan keberhasilan ini tak lepas dari kerja sama Pemprov Jatim dengan Ikatan Akuntan Indonesia dan Universitas Gajah Mada, dalam membuat pelatihan pengelolaan keuangan daerah di UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD).

BACA JUGA : Pemprov Jatim Buka 2.065 Lowongan untuk PNS

Langkah ini untuk menjawab kurangnya sumber daya manusia yang mampu memahami seluk beluk keuangan, mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban.

“Ini satu-satunya di Indonesia. Menariknya, sarjana hukum atau sospol bisa punya sertifikat akuntansi. Sehingga bupati dan wali kota bisa menyekolahkan pegawainya, apalagi sekarang keuangan sudah berbasis akrual,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Selain membentuk LPKD, Pemprov Jatim juga membentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim yang berkolaborasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim.

BACA JUGA : Pakai Sistem CAT, Pemprov Jatim Minta Masyarakat Tak Kena Rayuan Calo CPNS

Tim ini bertugas mendampingi kabupaten dan kota yang belum meraih WTP maupun mempertahankan gelar ini. “Targetnya tahun depan seluruh kab dan kota di Jatim meraih opini WTP,” katanya.

Pakde Karwo juga mengusulkan kepada para sekretaris daerah (sekda) kabupaten dan kota bisa mengontrol dengan baik soal pelaporan keuangan. Apalagi pemerintahan yang baik dilihat dari pelaporannya. Untuk itu, sekda dan BPKAD benar-benar harus memahami soal pelaporan berbasis akrual.

Ia juga mengusulkan setelah penetapan anggaran, para Kepala OPD presentasi di depan bupati wali kota karena sistem perencanaan yang baru adalah perencanaan plus implementasi.

“Ini untuk mengecek apakah perencanaan dan implementasinya nyambung. Bila sudah dilakukan maka akan terwujud pengelolaan keuangan yang baik,” katanya.

Sedangkan dua daerah yang tidak mendapatkan opini WTP adalah Banyuwangi dan Sampang. Pilkada jadi alasan dua wilayah tersebut tidak mampu mencapai opini WTP.

“Saya terus menerus mengimbau, proses politik tidak boleh memengaruhi kinerja ASN,” imbuh Soekarwo.

Penghargaan ini diserahkan oleh Direktur Pelaksana Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, R. Wiwin Istanti. Dia mengatakan tahun ini capaian opini WTP di Jatim meningkat dibandingkan tahun 2016 lalu. Ini bukti keberhasilan pembentukan tim URC yang membina penyusunan LKPD bagi daerah yang belum mencapai WTP.

“Tim ini bekerja sangat efektif sejak tahun lalu untuk mendampingi delapan kabupaten dan kota yang tahun lalu masih WDP, dan terbukti tahun ini jumlah penerima WTP meningkat,” katanya.