JATIMNET.COM, Probolinggo - Pemerintah Kota Probolinggo kembali mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) keempat kalinya, dari BPK RI untuk laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2020.

Pemberian WTP, diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Agus Setyono, kepada Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin, dilaksanakan di Ruang Auditorium Kantor BPK RI Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Senin 24 Mei 2021.

Sekadar informasi, Pemkot Probolinggo telah mendapatkan opini WTP sejak tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Agus Setyono mengapresiasi, kinerja Pemerintah Kota Probolinggo yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, serta berhasil mempertahankan opini WTP.

Baca Juga: Pertahankan Opini WTP 9 Kali Berturut-turut, BPK Beri Pemkot Surabaya LHP LKPD 2020

"Selamat bagi pemerintah daerah yang selama 4 tahun berturut- turut mampu meraih opini WTP. Semoga ke depan bisa mempertahankannya dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Mendapat WTP tersebut, Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin merasa bersyukur bisa mempertahankan  Opini WTP di dua tahun kepemimpinannya.

“Bagi pemkot, opini WTP tidak sekadar dimaknai ketiadaan kesalahan penyajian akun-akun dalam laporan keuangan , namun lebih ke arah bahwa belanja pemerintah daerah harus mempunyai nilai manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, “ ujarnya.

Hadi menambahkan, jika hal tersebut sejalan dengan visi misinya yaitu membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo yang lebih berkeadilan, transparan, aman dan berkelanjutan.

Baca Juga: Pemkab Ponorogo Raih Delapan Kali Berturut-turut Opini WTP dari BPK

“Alhamdulillah. Ini semua berkat kerjasama tim work, semua menyajikan yang terbaik dan berkat doa masyarakat Kota Probolinggo. Karena saya ingin betul-betul menjadikan pemerintahan yang lebih baik lagi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hadi.

Sementara Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib yang turut hadir dalam acara tersebut, turut mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Probolinggo. Ia menilai fungsi kontrol anggota legislatif juga sangat maksimal dalam hal tersebut.

"Predikat opini WTP , merupakan salah satu indikator kepercayaan bagi kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga bisa berdampak positif bagi kepentingan masyarakat," ia memungkasi.