JATIMNET.COM, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo meminta masyarakat proaktif mengawasi penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan.

Eko mengatakan, kasus penyalahgunaan dana desa semakin menurun. Tahun lalu, ditemukan kurang dari 100 kasus dari total jumlah desa sebanyak 74.957 desa. Dari 100 kasus tersebut, hanya 67 laporan yang dinyatakan layak dilaporkan ke penegak hukum.

“Tahun lalu itu ada di bawah 100 kasus. Kita laporkan ke penegak hukum 67 (kasus). Itu kalau dibandingkan jumlah desa 74.957 desa jumlahnya kecil. Tapi itu juga tidak boleh dibiarkan,” kata Eko, Selasa 2 April 2019.

BACA JUGA: Jokowi: Dana Desa untuk Pemberdayaan Ekonomi dan Inovasi Baru

Menurutnya, masih adanya penyimpangan dana desa bukan hanya karena adanya kesempatan, namun juga terjadi akibat kurangnya pengawasan.

Pengawasan dari masyarakat, kata dia, adalah yang paling efektif selain pengawasan resmi dari instansi pemerintahan seperti dari inspektorat provinsi dan kabupaten. Juga ada pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan.

“Kita libatkan juga kejaksaan dan kepolisian untuk membantu,” katanya.

BACA JUGA: Anggaran Dana Desa Tahun 2019 Rp 70 Triliun

Eko juga menyatakan agar tidak mengkriminalisasi kepala desa yang tidak melakukan korupsi. “Kalau kepala desa merasa dikriminalisasi bisa laporkan ke Satgas Dana Desa,” kata Eko.

Dia mengatakan jika kriminalisasi terjadi, maka kepala desa berhak melaporkannya ke Satgas Dana Desa. Di sisi lain, masyarakat juga disarankan melaporkan kepada Satgas Dana Desa jika melihat adanya indikasi penyelewengan dana desa oleh oknum tertentu atau bahkan kepala desa.

“Laporkan (penyelewengan) ke penegak hukum setempat, kepolisian atau kejaksaan. Kalau tidak puas, bisa telepon Satgas Dana Desa di nomor 1500040. Kalau datanya lengkap, akan segera kita kirimkan tim dan pembinaan,” ujar Eko. (ant)