JATIMNET.COM, Surabaya – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur (Jatim) Sumardi mendukung langkah Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi masyarakat desa dari maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi (pemprov) dengan OJK diwujudkan melalui pengembangan program Desa Devisa dan penguatan Koperasi Merah Putih di setiap desa.

“Menguatkan Desa Devisa sekaligus memperluas inklusi keuangan, berarti memberi masyarakat akses pembiayaan yang aman,” ujar Sumardi, Sabtu, 27 September 2025.

BACA: Diduga Terlilit Hutan Pinjol, Pria di Pacet Nekat Gantung Diri 

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, transformasi menuju Green Economy juga mulai diterapkan melalui inovasi Desa Devisa Batik ramah lingkungan di sejumlah daerah.

Kini, para perajin batik mulai beralih dari penggunaan pewarna buatan ke pewarna alami. “Cara-cara seperti inilah yang akan meningkatkan perekonomian di tingkat desa,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Jatim ini.

Sumardi yang juga berprofesi sebagai pengacara ini menegaskan dukungan terhadap UMKM melalui program Desa Devisa. Program ini dinilai membawa Jatim menjadi salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi nasional.

BACA: Cak Sumardi Apresiasi "Miagan Umbrella Fest", Omzet UMKM Naik Tiga Kali Lipat

Data menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim mencapai Rp3.168,3 triliun pada 2024, dan sebesar Rp849,3 triliun pada Triwulan II Tahun 2025.

Adapun struktur ekonomi Jatim masih didominasi oleh sektor industri sebesar 31,10 persen, perdagangan 18,20 persen, dan pertanian 11,50 persen.

Kontribusinya terhadap perekonomian Pulau Jawa tercatat 25,36 persen, sedangkan secara nasional sebesar 14,44 persen.

“UMKM memberi kontribusi signifikan, yakni 60,08 persen terhadap PDRB 2024. Ini menegaskan UMKM adalah tulang punggung ekonomi Jawa Timur,” tegasnya.