JATIMNET.COM, Tuban — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban akhirnya angkat bicara terkait insiden kebakaran yang terjadi di kawasan pabrik PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Kecamatan Jenu pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Kebakaran yang diakibatkan oleh bocornya pompa itu mengakibatkan warga Desa Tasikharjo kocar-kacir hingga evakuasi secara mandiri. Bahkan, ada yang trauma.

Menanggapi peristiwa itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky memperkirakan TPPI memiliki tim teknis dan sumber daya yang mumpuni, mulai dari psikolog hingga tenaga medis untuk membantu warga bila ada dampak lanjutan dari insiden tersebut.

“Masyarakat tidak usah terlalu panik atau merespons secara berlebihan. SOP mereka insyaallah sudah dipikirkan dengan baik. Saya yakin mereka bertanggung jawab untuk itu semua, dan sejauh ini respons TPPI patut diapresiasi,” ujarnya usai rapat paripurna, Jumat, 17 Oktober 2025.

BACA: Terjadi Ledakan di Kilang TPPI Tuban

Ia mengapresiasi penanganan darurat yang dilakukan perusahaan cukup cepat dan sesuai prosedur.

“Kalau kami dari pemerintah menghormati dari seluruh SOP (standar operasional prosedur) safety yang sudah dilakukan TPPI. Kejadian itu, semua pasti perusahaan tidak ada yang menginginkan. Tetapi namanya musibah,” tuturnya

Menurutnya, langkah cepat TPPI dalam menangani kebakaran patut diapresiasi. Ia juga memaklumi kepanikan warga yang mendengar dentuman keras dari area pabrik. Namun, Bupati Lindra meminta warga tetap tenang dan tidak berlebihan dalam merespons situasi.

“Kalau masyarakat agak kaget dan panik, itu wajar dan manusiawi. Tetapi kalau dari sisi responsif TPPI, saya mengapresiasi,” tegasnya.

BACA: Ledakan di Kilang TPPI Tuban, Ratusan Orang Evakuasi Mandiri

Bupati muda itu menjelaskan, keberadaan zonasi industri di sekitar pabrik telah melalui perhitungan teknis yang ketat.

Hal ini termasuk jarak aman antara area industri dan permukiman warga. Pemerintah daerah akan terus melakukan pendampingan untuk memastikan tidak ada dampak negatif lanjutan bagi warga sekitar.

“Insyaallah itu sudah dihitung semua. Pemerintah tetap akan ikut mendampingi untuk melihat apakah masih ada kendala atau dampak negatif,” tandasnya.