JATIMNET.COM, Sidoarjo – Jawa Timur darurat korupsi. Dalam 12 tahun terakhir, hampir semua kabupaten dan kota di provinsi ujung timur pulau Jawa ini terimbas korupsi.

Tindakan melanggar hukum dan hak publik untuk menikmati hasil pembangunan itu akibat curangnya para kepala daerah dan pihak terkait termasuk pengusaha rekanan proyek pemerintah dalam menggunakan anggaran publik secara benar.

BACA JUGA: Dinasti Politik Korupsi di Jawa Timur Terus Menjamur

Yang terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Sidoarjo dua periode, Saiful Ilah, bersama sejumlah orang termasuk ajudan, pejabat pemkab, dan tiga pengusaha rekanan proyek Pemkab Sidoarjo di kawasan pendapa pemkab setempat, Selasa petang, 7 Januari 2020.

Penindakan hukum oleh KPK ini menambah deretan panjang kepala-kepala daerah di Jawa Timur yang tersangkut korupsi.

Hampir bertepatan dengan penindakan KPK di Sidoarjo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebenarnya telah  mengagendakan kegiatan sosialisasi Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa serta Sosialisasi Peraturan Pesiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019.

BACA JUGA: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Ajudan Bupati Sidoarjo Diperiksa KPK

Perpres tersebut tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan; Kawasan Bromo-Tengger-Semeru; dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan Jawa Timur. 

Sosialisasi itu akan digelar di mall Grand City, Surabaya, Kamis besok, 9 Januari 2020. Khofifah meminta seluruh bupati dan wali kota serta pejabat terkait hadir.  

“Besok para bupati dan wali kota kami mohon hadir. Bahkan sampai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kepala dinas, Bappeda, Sekda se-Jawa Timur kami mohon hadir," ujar Khofifah usai rapat kordinasi di Ruang VIP Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Rabu 8 Januari 2020. 

BACA JUGA: Kronologi Penangkapan Bupati Sidoarjo oleh KPK

Bahkan Khofifah berencana mendatangkan Ketua KPK yang baru, Firli Bahuri, sebagai pembicara utama atau keynote speaker. Firli diminta untuk memberikan arahan tentang menjalankan pemerintahan yang baik, termasuk menyusun penggunaan anggaran jasa dan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

"Harapannya semua bisa mendapat penguatan bagaimana menjaga akuntabilitas pemerintahan yang baik," kata gubernur yang sempat jadi saksi di KPK dan pengadilan dalam kasus suap jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur yang menyeret politikus PPP Romahurmuzy ini. 

Terkait penangkapan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah oleh KPK, Khofifah menyerahkannya pada aparat penegak hukum. "Kami serahkan kepada aparat penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya," ujar pejabat yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU dan mantan Menteri Sosial ini.