Logo

Gresik Prioritaskan Pembangunan Jalan Poros Desa, 218 Ruas Masih Butuh Penanganan

Efisiensi anggaran dari pusat jadi tantangan
Reporter:,Editor:

Selasa, 02 June 2026 11:15 UTC

Gresik Prioritaskan Pembangunan Jalan Poros Desa, 218 Ruas Masih Butuh Penanganan

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat memaparkan prioritas pembangunan dalam acara Dialog Publik yang di gelar KWGe di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik, Selasa, 2 Juni 2026. Foto: Agus Salim

JATIMNET.COM, Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik terus memprioritaskan pembangunan jalan poros desa (JPD) sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas wilayah dan memperkuat perekonomian masyarakat desa. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga akses antardesa.

Komitmen tersebut mengemuka dalam dialog publik yang digelar Komunitas Wartawan Grissee (KWGe). Forum itu menjadi ruang diskusi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur desa.

Data tahun 2024 menunjukkan sedikitnya 218 ruas jalan poros desa di Kabupaten Gresik masih memerlukan penanganan. Namun, percepatan pembangunan menghadapi tantangan keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan strategi pembangunan secara bertahap dengan terlebih dahulu memetakan kondisi jalan yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat.

"Harus diketahui terlebih dahulu kondisi riil jalan yang rusak sedang maupun rusak berat. Dari situ dilakukan pemetaan untuk mengetahui kemampuan pendanaan yang dimiliki daerah," ujarnya, Selasa, 2 Juni 2026.

Menurutnya, kemampuan keuangan daerah menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan setiap tahun. Pemkab Gresik juga berupaya memanfaatkan Perubahan APBD (P-APBD) untuk memperkuat pendanaan sejumlah proyek strategis.

"Dengan dukungan DPRD dan seluruh pihak, kami berharap pada 2026 semakin banyak jalan poros desa yang dapat dibangun. Seperti di Duduksampeyan yang saat ini sudah mulai dikerjakan. Mudah-mudahan sebelum akhir masa jabatan dapat terselesaikan 100 persen," katanya.

Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur desa cukup besar. Namun, pemerintah daerah juga harus membagi anggaran untuk berbagai sektor lain yang sama-sama membutuhkan perhatian.

"Kami punya tantangan anggaran dan tim. Karena itu tugas kami adalah menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah ruas jalan yang akan menjadi fokus pembangunan pada 2026. Penentuan prioritas tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemetaan dan evaluasi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik.

DPUTR mencatat terdapat 22 ruas jalan yang masuk daftar prioritas utama karena berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Gresik.

Pemerintah berharap pembangunan ruas-ruas prioritas tersebut dapat mempercepat pemerataan infrastruktur sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi dan pertanian.