JATIMNET.COM - Sejumlah elemen masyarakat sipil termasuk jurnalis, NGO, dan akademisi bekerjasama memproduksi video dokumenter yang mengkritisi desain kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan pemerintah beserta aparatur negara di dalamnya. Video atau film dokumenter berjudul "Dirty Vote" itu diputar premier pada Ahad, 11 Februari 2024, pukul 11.00 di channel YouTube Dirty Vote (DIRTY VOTE Full Movie).

Penggarapan video dokumenter ini melibatkan 23 lembaga antara lain WatchDoc, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (The Society of Indonesian Environmental Journalists/SIEJ), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Ekspedisi Indonesia Baru, Bangsa Mahardika, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Lokataru, Salam 4 Jari, Themis Indonesia, Visi Integritas, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, Satya Bumi, KBR, dan Jeda Untuk Iklim.

WatchDoc adalah sebuah rumah produksi yang didirikan Andhy Panca Kurniawan dan Dandhy Dwi Laksono sejak 2009 dan telah memproduksi lebih dari 400 film dokumenter, 1.000 karya features televisi, dan sediktinya 100 video komersil.

BACA: Sebelum Nyoblos, Baca Rekam Jejak Calon Anggota DPD Jatim Ini

Berkat konsistensi dan karya yang komprehensif, Watchdoc berhasil menjadi salah satu penerima penghargaan bergengsi di tingkat Asia, Ramon Magsaysay, untuk kategori Emergent Leadership tahun 2021 dan penghargaan diserahkan pada 11 November 2023 di Manila, Filipina.

Selain mengumpulkan sejumlah bukti berupa dokumen dan rekaman wawancara narasumber disertai infografis, di film ini juga terdapat opini dan analisis dari tiga akademisi ahli hukum tata negara. Mereka antara lain Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Bivitri adalah pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Zainal merupakan dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Feri adalah dosen hukum tata negara Universitas Andalas, Padang.

Ketiganya menyampaikan pendapat dan kritik atas Pemilu 2024 yang dianggap sarat rekayasa dan kecurangan serta mengungkap peran negara dan aparat pemerintah termasuk penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). Mereka dituding mendesain pemilu untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

KPU dianggap tidak menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara yang independen. Bawaslu juga dianggap lemah karena berisi kroni penguasa dan partai politik sehingga tumpul dalam penindakan pelanggaran pidana pemilu yang melibatkan politisi dan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

BACA: Sebelum Nyoblos, Lihat Daftar Caleg DPRD Jatim Pemilu 2024

Menurut Bivitri, film ini sebuah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi negara saat kekuasaan disalahgunakan secara terbuka oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri.

“Bercerita tentang dua hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi. Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis,” katanya.

Bivitri mengingatkan sikap publik menjadi penting dalam sejarah ini. Apakah praktik lancung ini akan didiamkan sehingga demokrasi yang berorientasi kekuasaan belaka akan menjadi normal yang baru?

“Atau kita bersuara lantang dan bertindak agar republik yang kita cita-citakan terus hidup dan bertumbuh. Pilihan Anda menentukan,” katanya.

BACA: Daftar Caleg DPR RI Pemilu 2024, Pilih yang Tak Bermasalah

Pesan yang sama disampaikan Feri. Menurutnya, esensi pemilu adalah rasa cinta tanah air. Menurutnya, membiarkan kecurangan merusak pemilu sama saja merusak bangsa ini.

“Dan rezim yang kami ulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Tidak pernah ada kekuasaan yang abadi. Sebaik-baiknya kekuasaan adalah meski masa berkuasa pendek, tapi bekerja demi rakyat. Seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya,” kata Feri.

Di akhir video, masyarakat diimbau melaporkan kecurangan pemilu melalui platform https://kecuranganpemilu.com/ atau nomor WA 081212235959.

Dokumenter Dirty Vote yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono ini merupakan film keempat yang disutradarainya mengambil momentum pemilu. Pada 2014, Dandhy lewat rumah produksi WatchDoc meluncurkan film “Ketujuh” dimana masa itu Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru.

Pada 2017, Dandhy menyutradarai “Jakarta Unfair” tak berapa lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. Dua tahun kemudian, film Sexy Killers tembus 20 juta penonton di masa tenang Pemilu 2019. Sexy killers membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan calon yang berlaga saat itu, Jokowi-Maruf Amin versus Prabowo-Hatta.

BACA: Berapa Dana Kampanye 18 Parpol Peserta Pemilu 2024 di Jatim?

Seyogyanya menurut Dandhy, Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan tiga hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy yang lama mengenyam sebagai jurnalis di berbagai platform media dan tergabung dalam AJI.

Berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera WatchDoc dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas CSO. Ketua Umum SIEJ sekaligus produser, Joni Aswira, mengatakan dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowd funding, sumbangan individu dan lembaga.

“Biayanya patungan. Selain itu Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Bahkan lebih singkat dari penggarapan End Game KPK (2021),” katanya.

Film Dirty Vote Digarap 23 Lembaga Sipil, Siapa Mereka?

Baca Juga