Minggu, 11 November 2018 06:42 UTC
Ilustrasi.
JATIMNET.COM, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan konsep "blue economy" atau ekonomi biru yang merupakan pengelolaan potensi akuakultur atau budi daya perairan secara berkelanjutan.
"Konsep blue economy akuakultur, kita dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mengubah kemiskinan menjadi kesejahteraan, karena sistem ekonomi konvensional sudah tidak mampu menyerap konsep pembangunan berkelanjutan," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, Minggu 11 November 2018.
Sistem ekonomi biru bisa mendorong pengelolaan perikanan budidaya secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi. Nantinya diharapkan mampu mendorong industrialisasi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan efisien.
Dengan demikian, penerapan konsep ekonomi biru akan dapat menjawab tantangan kerentanan pangan melalui peningkatan produksi ikan. Selain itu memberi kontribusi dalam peningkatan devisa negara melalui peningkatan volume dan nilai ekspor komoditas akuakultur.
"Prinsipnya blue economy bukan hanya environmental friendly, tapi multiple cash flow yang memberi keuntungan berlipat, karena limbah bisa jadi nilai ekonomi untuk menghasilkan produk lain. Blue Economy juga dapat memberdayakan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja sosial secara inklusif," urainya.
Slamet menjelaskan bahwa tantangan akuakultur saat ini yaitu bagaimana mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dunia, di tengah permasalahan penurunan daya dukung lingkungan dan perubahan iklim global.
Berdasarkan data FAO, tercatat hingga tahun 2050 penduduk dunia akan mencapai 9,7 milyar jiwa yang menuntut adanya kebercukupan pangan secara berkelanjutan.
Di sisi lain, FAO juga mempediksi hingga tahun 2030, kontribusi akuakultur terhadap kebutuhan perikanan dunia diperkirakan akan mencapai 58 persen.
“Aplikasi Blue Economy akuakultur sangat berperan dalam pembangunan nasional yang diharapkan menjadi basis utama, pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan nasional,” jelasnya. (ant)