JATIMNET.COM, Kediri -  Sekitar 2.000 warga Desa Puncu dan Satak, Kabupaten Kediri menuntut tambang galian C milik PT Empat Pilar ditutup permanen. Tuntutan itu disampaikan dalam aksi di Kantor Kecamatan Puncu, Senin, 12 Oktober 2026.

Warga menilai aktivitas tambang selama enam tahun terakhir berdampak pada kerusakan jalan desa dan mengancam ketersediaan sumber air bersih. Mereka juga menduga kerusakan jalan turut memicu kecelakaan fatal yang merenggut nyawa warga.

Jalan penghubung Puncu–Kepung menjadi salah satu yang dikeluhkan. Jalan yang disebut hanya mampu menahan beban lima ton itu rutin dilalui truk tambang bermuatan 15–20 ton.

“Kita akan hancur. Dulu perkebunan masih lestari, sekarang satu kampung porak-poranda. Kalau terus digali, bagaimana nasib anak cucu kita?” kata Gianto, perwakilan warga, di hadapan massa.

Tokoh masyarakat Puncu, Suwito, juga menyuarakan keberatan atas dampak tambang terhadap warga, terutama anak-anak yang kehilangan orang tua.

“Tidak dosakah melihat anak-anak kecil dizalimi hanya karena tambang? Tolong buka mata!” serunya.

Warga mengaku telah lima kali menyampaikan teguran sejak 2021 hingga 2025. Mereka juga menyurati Dinas ESDM Jawa Timur dan meminta audiensi dengan DPRD Kabupaten Kediri pada 9 Oktober 2026. Namun, upaya tersebut dinilai belum menghasilkan solusi.

Setelah sekitar 15 menit berorasi, perwakilan warga diterima Camat Puncu Firman Tappa bersama unsur Muspika dan aparat keamanan.

Dalam mediasi, Firman menyatakan aktivitas tambang dihentikan sementara sambil menunggu koordinasi dengan dinas terkait di tingkat provinsi.

“Sementara ini aktivitas di lokasi kita hentikan dulu. Kami akan segera berkoordinasi agar ada audiensi yang melibatkan warga,” kata Firman.

Meski menyambut penghentian sementara tersebut, warga menegaskan tuntutan mereka belum berubah, yakni penutupan tambang secara permanen dan pencabutan izinnya.

Warga memperingatkan akan mengambil tindakan sendiri jika pemerintah tidak segera menutup tambang. Mereka menilai aktivitas tersebut membawa dampak buruk terhadap lingkungan, kondisi jalan, dan ketersediaan air bersih.

Kini, warga Puncu dan Satak menunggu tindak lanjut pemerintah atas tuntutan tersebut. Mereka berharap penghentian sementara tidak sekadar meredam aksi, tetapi menjadi langkah awal penyelesaian persoalan tambang yang telah mereka keluhkan selama bertahun-tahun.