JATIMNET.COM, Mojokerto - Aksi tiga warga Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto yang nekat berjalan kaki menuju istana, tolak tambang di desanya rencananya akan dilanjutkan pagi ini, Kamis 6 Februari 2020.

Melalui sambungan telepon, Achmad Yani (45) menyampaikan, dirinya dan kedua rekannya, yakni Sugiantoro (31), dan Heru Prasetyo (26), akan melanjutkan aksi puncak tolak penambangan liar dengan berjalan kaki, dari Mojokerto 28 Januari 2020.

Hal ini diketahui Jatimnet.com, saat mengkonfirmasi salah satu warga yang melakukan aksi tolak tambang tersebut, Rabu 5 Februari 2020 malam, kalau sudah sampai di Jakarta dan akan melanjutkan aksinya di depan istana Kepresidenan.

"Kami akan lanjutkan pagi ini, jalan kaki ke depan Istana Keprsidenan RI, mudah-mudahan ditemui Pak Jokowi langsung. Itu memang keinginan dan harapan kami, biar bisa langsung menyampaikan tuntutan kami stop penambangan di kawasan Perhutani," kata Achmad Yani, saat dihubungi jatimnet.com, Rabu 5 Februari 2020.

BACA JUGA: Banyak Tambang dan Reklamasi Diduga Ilegal, LSAKP Waduk ke DPRD Jatim

Ia menjelaskan, penjarahan batuan andesit di kawasan hutan petak 58 KRPH Jabung yang dilakukan penambang semakin merajalela. Terlebih terbukanya akses jalan sejak akhir tahun 2019 lalu, semakin membuat dua penambang yakni CV Sumber Rejeki dan CV. Rizky Abadi terus melakukan penggalian di aliran Sungai Selomalang, di Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.

Berharap, diberikan hak kelola hutan secara legal dan benar, pada perhutanan sosial. Bukan kebijakan KLHK, yang menyewakan atau pemanfaatan jalan untuk angkutan hasil tambang. Terbukanya akses jalan tambang, masih kata Achmad, sebagai pemicu penjarahan batu andesif di dalam kawasan konsevasi, DAS hutan lindung.

"Padahal kami sebagai masarakat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mereboisasisi hutan kami," ungkap Achmad Yani yang juga Ketua Gerakan Komunitas Peduli Lingkungan (Gakopen).

BACA JUGA: Seratusan Tambang Liar di Jawa Timur Masih Beraktivitas

Sebelum melakukan aksinya menuju Istana Kepresidenan yang berada di jalan Merdeka, ketiga warga Mojokerto tersebut sebelumnya sudah mendatangi kantor Gakkum KLHK, Senin 3 Januari 2020.

Saat itu, tujuannya tak lain ingin menemui Ditjen Gakkum KLHK, sayangnya keinginan tersebut tak terpenuhi. Sebab Achmad Yani (45) dan dua rekannya hanya bisa menyerahkan surat permohonan melalui resepsionis. Hal ini disebabkan, Ditjen Gakkum KLHK sedang rapat, dan tak bisa ditemui langsung ketiganya.

"Kami sebelumnya ke kantor Gakkum KLHK dulu, mau menemui Ditjen. Sayangnya Ditjen sedang rapat kata resepsionisnya. Jadi kami cuman menyerahkan surat permohonan, untuk mencabut persetujuan pemakaian akses jalan oleh penambang di area Perhutani Petak 55 KRPH Jabung, BKPH Trowulan, KKPH Jombang"," paparnya.

BACA JUGA: Akademisi Desak Komnas HAM Investigasi Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi

Diketahui pemberitaan sebelumnya, tiga warga Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo perjuangkan wisata desa yang terkena galian C, dan tuntut stop penambangan liar di hulu sungai dari titik mata air yang ada di mojokerto selatan, khususnya Desa Lebakjabung dengan berjalan kaki menuju Jakarta, Selasa 28 Januari 2020.

Ketiganya, yakni Achmad Yani (45), Sugiantoro (31), dan Heru Prasetyo (26). Mereka berangkat sejak pukul 07.00 WIB, dan hanya bermodalkan uang receh sejumlah Rp 600.000,- yang dikumpulkan warga setempat sehari sebelum keberangkatan.

Dengan membawa bendera Merah Putih ketiganya memiliki target dalam waktu empat hari sudah harus sampai ke ibukota Negara DKI Jakarta untuk menemui Presiden Jokowi.

Masyarakat Mojokerto Tolak Tambang Galian C di Lahan Persawahan

Sampai di Jakarta, 3 Warga Mojokerto Tolak Tambang Lanjutkan Aksi di Depan Istana

Tolak Dikeruk Penambang Kemaruk

Aksi Selasa Kliwonan, Jadi Tradisi Tolak Tambang Tumpang Pitu