‎JATIMNET.COM, Probolinggo – Rencana pemerintah menerapkan sistem “war tiket haji” memicu perhatian dari kalangan legislatif. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi jutaan calon jemaah yang telah lama menunggu antrean keberangkatan.

Anggota DPR RI Komisi VIII, Dini Rahmania, menyampaikan kritik tersebut saat menghadiri acara halal bihalal yang digelar DPD Partai NasDem Kabupaten Probolinggo di Kraksaan. Kegiatan itu turut dihadiri jajaran pengurus partai serta perwakilan lintas partai.

Menurut Dini, hingga saat ini pemerintah belum memberikan penjelasan rinci mengenai konsep maupun mekanisme penerapan sistem tersebut. Ia menilai, munculnya wacana secara tiba-tiba berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.

“Kami di Komisi VIII tentu ingin mengetahui secara jelas seperti apa skema war tiket haji ini. Karena sejauh ini disampaikan secara mendadak, sementara dampaknya bisa sangat besar bagi calon jemaah,” kata Dini, Sabtu, 11 April 2026.

Ia menegaskan, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi sekitar 5,2 juta calon jemaah haji yang saat ini berada dalam daftar tunggu, dengan masa antrean yang bisa mencapai puluhan tahun.

“Jangan sampai kebijakan ini justru tidak adil bagi mereka yang sudah sabar menunggu hingga 26 tahun. Hak jemaah yang sudah terdaftar harus tetap dilindungi,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi VIII DPR RI berencana memanggil kementerian terkait untuk meminta penjelasan menyeluruh, termasuk dampak kebijakan tersebut terhadap sistem antrean haji yang selama ini berjalan.

“Kami akan segera memanggil kementerian untuk meminta penjelasan terkait teknis dan langkah yang akan diambil jika kebijakan ini benar-benar dijalankan,” tegasnya.

Dini juga berharap pemerintah tidak mengurangi kuota bagi calon jemaah yang sudah masuk daftar tunggu jika kebijakan itu diterapkan. Ia bahkan mendorong adanya penambahan kuota haji agar semua pihak tetap terakomodasi.

“Kalau pun ada war tiket haji, jangan sampai mengurangi jemaah yang sudah menunggu. Idealnya ada tambahan kuota, sehingga semua bisa tetap terakomodasi,” pungkasnya.

Acara halal bihalal tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi antar pengurus partai dan lintas partai di Kabupaten Probolinggo. Forum itu juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi berbagai isu strategis, baik di tingkat nasional maupun daerah.