JATIMNET.COM, Situbondo – Puluhan warga Dusun Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, mendatangi Kantor DPRD Situbondo. Mereka meminta anggota dewan memprioritaskan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) 2021.

“Jangan asyik pelesiran Pak Dewan, pembahasan PAPBD jauh lebih penting dan harus disegerakan karena menyangkut nasib kami rakyat Situbondo,” kata perwakilan warga, Lukman Hakim, Selasa, 7 September 2021,

Pemkab Situbondo sudah memasukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PABPD 2021 ke DPRD beberapa waktu lalu. Kabarnya, DPRD telah membahas jadwal di tingkat Badan Musyawarah (Banmus).

Suara anggota dewan terbelah saat pembahasan di tingkat Banmus. Sebagian menginginkan adanya prioritas pembahasan KUA PPAS PAPBD 2021, sebagian lagi menginginkan menunda karena ada agenda kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.

BACA JUGA: Puluhan Tahun Terisolir, Pemkab Situbondo Segera Bangun Akses Jalan Menuju Dusun Merak

“Kami kecewa sekali dengan anggota dewan. Masa kami ke Kantor DPRD hanya ditemui dua anggota dewan dari Fraksi PPP. Anggota dewan yang lain pada kemana?,” ujar Lukman dengan suara lantang.

Menurut Lukman, anggota dewan seharusnya memprioritaskan pembahasan KUA PPAS PAPBD karena harus segera disahkan 31 September 2021. Pembahasan KUA PPAS PAPBD menyangkut keberlangsungan pembangunan di Situbondo. Ia menilai anggota dewan tidak etis melakukan kunker di tengah pandemi.

“Apalagi sekarang masih PPKM, masak anggota dewan mau kunker. Kami mendengar kalau sampai 31 September pembahasan KUA PPAS PAPBD belum rampung, hal itu akan berdampak langsung terhadap warga Merak,”katanya.

Senada diungkapkan tokoh masyarakat Dusun Merak, Hudaili. Menurutnya, warga Merak menuntut percepatan pembahasan KUA PPAS PAPBD karena ada anggaran untuk pembangunan akses jalan ke Dusun Merak.

Puluhan tahun warga Dusun Merak seperti terisolir karena tidak memiliki akses jalan. Warga hanya bisa melewati jalan setapak kawasan hutan Baluran setiap musim kemarau. Kalau sudah tiba musim penghujan warga Merak harus melewati jalur laut.

“Kami butuh pembangunan. Makanya kami datang ke sini menutut anggota dewan serius membahasa PAPBD 2021. Itu menyangkut nasib kami,” ujarnya.

Hudaili menambahkan tidak adanya akses jalan yang memadai menyebabkan warga Dusun Merak belum memiliki sekolah mandiri maupun tempat pelayanan kesehatan yang memadai. Saat ini, warga memiliki harapan besar dengan adanya pembangunan akses jalan tersebut karena akan menopang pelayanan sekaligus perekonomian warga Merak.

BACA JUGA: Belum Selesaikan APBD 2021, Pemkab dan DPRD Situbondo Digugat Rp7,89 Triliun

“Merak memiliki potensi alam luar biasa tapi kami terkendala akses jalan. Kalau sudah ada pembangunan jalan akan sangat menunjang perekonomian warga. Kami juga butuh sekolah mandiri dan tempat pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Situbondo Abdur Rahman mengatakan akan menyampaikan aspirasi warga Merak kepada unsur pimpinan DPRD. Harapan warga Merak, menurutnya, sangat masuk akal karena selama ini mereka tak pernah merasakan pembangunan.

“Apa yang disampaikan Bapak dan Ibu sekalian akan kami sampaikan melalui pimpinan DPRD, nanti hasilnya seperti apa akan kita sampaikan,” katanya usai menemui puluhan warga Merak.

Pantauan Jatimnet dilapangan, unjuk rasa warga Merak mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Selain diminta mengenakan masker dan menjaga jarak, polisi juga melarang warga berorasi. Warga hanya bisa membentangkan poster di seberang jalan kantor DPRD. Polisi hanya meminta perwakilan warga untuk bertemu Anggota DPRD.

Di Surabaya, Jokowi Diwawancarai Wartawan Cilik

Tiga Hari di Jatim, Ini Agenda Kegiatan Wapres Ma’ruf Amin

Warga Merak Situbondo Keluhkan Akses Jalan, Anggota DPRD Pelesiran

DPRD Jatim Alihkan Anggaran Kunker Rp 100 M

Kado Celana Dalam Agar Diam

Dilarang Kunker, Ini Pekerjaan Rumah DPRD Jatim