JATIMNET.COM, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap bersikukuh tidak akan memasukkan naman mantan napi koruptor ke dalam daftar caleg. Sikap ngotot ini ditunjukkan seperti sikap yang ditunjukkan Bawaslu sebelum ada putusan materi dari Mahkamah Agung (MA).

Sambil menunggu putusan dari MA, KPU hari ini mengirimkan surat kepada semu partai politik untuk menarik caleg mantan napi koruptor. Surat tersebut mengingatkan kembali pakta integritas yang ditandatangani para ketua umum sebelum pendaftaran caleg peserta Pemilu 2019.

“KPU hari ini mengirim surat kepada pimpinan parpol pusat, menyampaikan temuan di lapangan. Yang pada prinsipnya pimpinan parpol sudah menandatangani pakta integritas dan kami sarankan menarik calegnya,” kata komisioner KPU RI Viryan Azisi di kantornya, Jakarta, Kamis 6 September 2018.

Viryan menjelaskan surat yang disampaikan KPU ke parpol untuk mengingatkan poin di dalam pakta integritas. Yakni mana parpol tidak akan mengusung caleg mantan napi koruptor. Dan KPU berharap pimpinan partai politik konsisten dengan pakta integritas yang telah ditandatangani bersama itu.

“Kita semua sudah sepakat dan tandatangan pakta integritas itu. Kita berharap pakta integritas dapat ditegakkan dan disepakati bersama,” tegasnya.

Pakta Integritas Partai Politik. Grafis: Chepi.

Viryan mengungkapkan sebenarnya beberapa parpol konsisten dengan pakta integritas yang telah ditandatangani. Bahkan beberapa parpol sudah berinisiatif menarik para caleg di daerah yang terindikasi sebagai mantan napi koruptor, dan ia berharap hal tersebut diikuti oleh parpol lain.

“Kita memberi apresiasi kepada beberapa parpol yang sudah mendengar informasi ini. Di daerah masih ada mantan napi korupsi dan akan ditarik. Sudah ada beberapa partai yang konsisten,” ujarnya.

Sementara ketentuan pakta integritas itu diatur dalam pasal 11 Peraturan KPU Nomor 20/2018. Sementara salah satu poin di dalam pakta integritas tersebut berbunyi, ‘Apabila ada terdapat bakal calon yang tercantum dalam DCS atau DCT atau calon terpilih yang yang berstatus sebagai mantan terpindana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan atau korupsi, dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan’.

DCT DPRD Kota Kediri Hanya Berkurang Dua

KPU Jatim Tetapkan 1.573 DCT untuk Maju Pileg

KPU Ngotot Tolak Loloskan Eks Napi? Koruptor

Partai Garuda dan PKPI Tak Bisa Bertarung di Tujuh Dapil Jatim