JATIMNET.COM, Surabaya – Puluhan sopir truk dan truk peti kemas mengeluhkan kelangkaan BBM jenis solar dengan mendatangi DPRD Jawa Timur, Jumat 15 November 2019.

Pengemudi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Sopir Trailer Indonesia Jawa Timur itu mengaku mengalami kerugian akibat kelangkaan solar. Di Surabaya sendiri, antrean panjang pengisian solar mulai terjadi.

“Selama ini kami mengirim pasokan sayur dan buah-buahan mulai terganggu dengan kelangkaan solar,” kata Ketua Serikat Pekerja Angkutan Sopir Trailer Indonesia Jatim, Achmad Nurrochim.

Kelangkaan tersebut, lanjut Nurrochim, mengganggu distribusi barang yang bisa menghambat perekonomian Jatim. Sebab, yang diangkut tidak hanya barang kebutuhan pokok sehari-hari, melainkan komoditas ekspor maupun impor.

BACA JUGA: Toyota Ujicobakan Mobil Bertenaga Surya

Karena itu, Nurrochim berharap, masalah kelangkaan solar bisa diselesaikan secepatnya. Pihaknya khawatir jika tak segera teratasi, akan ada aksi mogok dari para pengemudi. “Kami jangan diberi janji-janji. Kami butuh kepastian,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Sri Untari berjanji segera berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur untuk mencarikan solusi. “Kalau tetap mengalami kesulitan akan kami laporkan ke presiden langsung,” kata Untari.

Semestinya, lanjut Untari, untuk komoditas ekspor-impor tidak boleh terganggu kelangkaan bahan bakar. Sri Untari khawatir kelangkaan bahan bakar ini membawa pengaruh pada iklim investasi di Jatim.

Aanggota Fraksi PDI Perjuanhan DPRD Jawa Timur lainnya, Diana Amaliyah Veratiningsih menambahkan, pihaknya akan meneruskan aspirasi pengemudi ke Komisi VII DPR RI, yang memiliki kewenangan berkoordinasi dengan Pertamina.

BACA JUGA: Dishub Kota Mojokerto Uji Emisi Kendaraan Gratis

“Komisi VII DPR RI bisa mempertanyakan soal kelangkaan solar tersebut,” kata perempuan yang akrab disapa Sasa itu.

Pihaknya juga menekankan agar BPH-Migas selaku pemegang kebijakan memperketat pengawasan distribusi solar. Jika ditemukan dugaan permainan atau penimbunan, ia menuntut agar segera diambil tindakan hukum.

“Sebetulnya ketersediaan normal, tidak ada permintaan lebih. Artinya ada indikasi tidak beres. Mafia-mafia migas macam ini harus diberantas. Karena efeknya menyangkut hajat hidup orang banyak,” bebernya.