JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan agar semua calon legislatif dicek bobot, bibit, dan bebetnya. Ini penting dilakukan untuk mengetahui detail historis asal muasal pendapatan yang diperoleh caleg tersebut.

“Permasalahan di DPRD Kota Malang ini di sisi integritas. Karena itu saya akan diskusi dengan KPK dan pimpinan partai untuk melakukan pengecekan histori pada tiap calon legislatif,” ungkap Soekarwo dalam keterangan resminya, pasca pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Malang, Senin 10 September 2018.

Bibit, bebet, dan bobot yang diusulkan Soekarwo ini tidak hanya untuk mengetahui asal muasal pendapatan caleg tersebut. Tetapi juga sepak terjang politiknya perlu diketahui agar ke depannya tidak terulang kembali jeratan hukum yang didasari KKN.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya menjelaskan bahwa permasalahan integritas tidak bisa diganti dengan sistem teknologi informasi. Oleh sebab itu, tokoh agama dan ulama perlu dilibatkan untuk memperkuat pendalaman pengetahuan agama.

“Selain tokoh agama, media sebagai pilar keempat demokrasi juga harus mampu memberikan apraisal atas calon yang diajukan di legislatif,” terang orang nomor satu di Jatim ini.

Terkait kasus yang terjadi di DPRD Kota Malang, Pakde Karwo merasa prihatin karena berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang. Terlebih kinerja anggota DPRD ditentukan oleh pemenuhan kuorum yang dihitung dari keseluruhan jumlah anggota DPRD yang ada.

“Tidak terpenuhinya kuorum di DPRD Kota Malang ini menimbulkan stagnasi jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk mengurangi stagnasi penyelenggaraan pemerintahan di Pemkot Malang, perlu dilakukan percepatan PAW anggota DPRD Kota Malang, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merujuk pada UU No. 30 Tahun 2014.

Sebab Pemkot Malang dalam waktu dekat ini harus menyelenggarakan pembahasan perda dan APBD.