JATIMNET.COM, Madiun - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Madiun tengah memverifikasi data anak tidak sekolah yang jumlahnya mencapai 1.607. Angka tersebut  merupakan rekapitulasi laporan dari desa untuk anak usia SD, SM, SMA/SMK. 

"Perlu dicek lagi dan pendataan tahun 2019 ini masih belum final," kata Kepala Dikbud Kabupaten Madiun Puji Wahyu Widodo, Jumat 24 Januari 2020.

Dia menjelaskan, pengecekan data itu nantinya akan melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebab, salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) itu dinilai memiliki data lebih valid tentang penduduk, termasuk anak usia sekolah. 

Verifikasi ulang, bakal dilakukan lebih teliti. Sebab, terjadi selisih terlalu banyak jika dibandingkan hasil pendataan tahun 2018. Kala itu diketahui jumlah yang tidak sekolah hanya 16 anak. Dikbud menilai ada kejanggalan. Apalagi, pemerintah telah memprogramkan sekolah gratis.

BACA JUGA: Bantuan Pendidikan Minim, Kepala Sekolah Curhat ke DPRD Jatim

Oleh karena itu, pihak Dikbud menduga terjadi kesalahan penulisan data yang dihimpun dari pemerintah desa. Salah satu contohnya untuk anak tidak sekolah di Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari tercatat 300. Padahal jumlah anak usia sekolah hanya 138. 

Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dikbud Kabupaten Madiun Nur Arif Hendro Karyoto mengatakan bahwa dari data 2018, anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan akibat beberapa faktor. Mayoritas di antaranya karena menjadi korban broken home sehingga anak tidak mendapat perhatian dari orang tua. 

"Kesadaran orang tua bagi pendidikan anaknya minim," ujar Arif. Namun demikian, pihak Dikbud berupaya melakukan pendekatan secara personel kepada anak yang bersangkutan dengan tujuan agar mereka bersedia melanjutkan pendidikan. "Kalau tidak di sekolah formal, bisa di non formal yang juga kami tangani," ucap dia.