Reporter
David PriyasidhartaMinggu, 9 Juni 2019 - 21:29
JATIMNET.COM, Jakarta - Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta Ujang Komaruddin menilai posisi PAN dan Partai Demokrat strategis untuk koalisi Jokowi-Ma'ruf lima tahun kedepan. Keberadaan dua parpol pendukung Prabowo-Sandiaga dalam Pipres 2019 ini sangat diperlukan untuk mengamankan berbagai kebijakan agar disetujui di parlemen.
"Kemungkinan Demokrat dan PAN untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf sangat terbuka, Jokowi-Ma'ruf butuh koalisinya kuat untuk mengamankan kebijakan di parlemen," kata Ujang di Jakarta, Minggu 9 Juni 2019.
Dia mengatakan, Jokowi-Ma'ruf memiliki kepentingan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menjaga stabilitas politik dalam lima tahun kedepan.
BACA JUGA: Sosok Ani Yudhoyono di Mata Pengurus Partai Demokrat Jatim
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu, apabila jumlah partai politik dalam koalisi pemerintah bertambah kuat dengan bergabungnya PAN dan Demokrat, maka stabilitas politik juga bisa terjaga.
"Berbeda jika oposisi yang kuat, maka politik bisa saja akan gaduh terus kedepannya," ujarnya.
Ujang mengatakan dalam koalisi yang ada, sifatnya temporer yaitu bergantung pada kepentingan, bukan koalisi ideologis yang bersifat permanen.
Menurut dia apabila Demokrat dan PAN ingin berubah haluan dengan mendukung Jokowi-Ma'ruf, merupakan pilihan rasional karena memikirkan nasib partainya pasca-Pemilu Presiden 2019.
BACA JUGA: Komitmen PAN Dukung Prabowo-Sandi Sebatas Pilpres
"Tidak mungkin partai politik ingin kalah dan menderita, lalu mati-matian ada dalam barisan oposisi. Partai politik ada dan dibentuk untuk meraih kekuasaan dengan cara konstitusional yaitu melalui Pemilu," ujarnya.
Menurut dia, apabila sebuah parpol kalah maka keinginan untuk bergabung kepada yang menang itu akan semakin besar karena yang dikejar memang kekuasaan untuk kepentingan Pemilu berikutnya.
Dia menilai apabila kedua parpol tersebut ingin aman dan posisinya strategis, maka lebih baik gabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf karena dapat jabatan menteri dan memiliki modal politik untuk Pemilu 2024.
Menurut dia, apabila Demokrat dan PAN bermain di wilayah tengah atau tidak mendukung salah satu pihak, maka akan tertinggal jauh dan tidak bisa menikmati kekuasaan.
BACA JUGA: Lebaran Redakan Konflik Politik Pasca Pemilu dan Pilpres
"Tapi apabila Demokrat dan PAN ingin keluar dari koalisi Prabowo-Sandi, harus dengan cara-cara halus dan baik. Bukan dengan cara-cara saling menyalahkan," ucapnya.
Namun Ujang mengingatkan, apabila PAN dan Demokrat gabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf, keberadaan parpol oposisi tetap dibutuhkan dalam sistem perpolitikan Indonesia.
Hal itu menurut dia karena kekuasaan yang absolut akan cenderung korup sehingga dibutuhkan oposisi agar tercipta " checks and balances " dalam pemerintahan lima tahun kedepan. (ant)
