JATIMNET.COM, Lamongan – Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Lamongan dinilai kurang maksimal.

Salah satu indikatornya, organisasi perangkat daerah (OPD) ini menempati peringkat kedua dalam hal penerimaan aduan terbanyak dari masyarakat yang masuk ke kanal Lapor Pak Yes.

Menurut data dari Dinas Kominfo Lamongan, Dispencukcapil menerima empat aduan dan lima permintaan informasi. Jumlah itu berada di urutan kedua setelah Perumda air PDAM.

Berdasarkan data tersebut, Dispendukcapil kembali menjadi OPD yang pelayanannya banyak dikeluhkan warga. Hal ini seperti halnya pada tahun 2023. Kala itu, Dispendukcapil Lamongan mendapat sebanyak 159 aduan terkait pelayanannya.

Kepala Dispendukcapil Lamongan Edwyn Anedi mengatakan bahwa sebenarnya telah berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Dua tahun lalu, saya sudah membuat poster atau baliho bertuliskan persyaratan-persyaratan dalam mengurus adminduk (administrasi kependudukan) dan sudah saya kirim ke kantor-kantor kecamatan dan desa," katanya belum lama ini.

Namun, selama dua tahun lalu tidak ada baliho yang menginformasikan persyaratan adminduk terpampang di depan kantor kecamaan maupun desa. "Saya juga heran kenapa kecamatan dan desa tidak ada yang memasang baliho tersebut," kata Edwyn.

Berdasarkan peryataan Edwyn, Jatimnet.com melakukan pengecekan dengan menghubungi pihak di sejumlah kantor kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Paciran.

Sekretaris Kecamatan Paciran Sucipto mengaku belum pernah mendapat poster atau baliho yang dimaksud Kepala Dispendukcapil hingga saat ini.

"Kalau baliho besar itu tidak ada, kabupaten tidak memberikan baliho atau poster tersebut. Yang ada, kami itu nge-print dari kertas ukuran A4 sendiri yang isinya persyaratan-persyaratan untuk mengurus adminduk dan ditempel di kaca pelayanan," katanya.