JATIMNET.COM, Jakarta – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa partainya tidak akan bersikap netral dalam Pilpres 2019.

“PBB pasti akan memberikan suaranya kepada salah satu pasangan calon. Namun pasangan mana yang akan kami dukung, akan kami putuskan akhir Januari 2019 ini,” kata Yusril dalam keterangan resminya, selepas berpidato di hadapan ratusan caleg se-Provinsi Jatim, Selasa 15 Januari 2019.

Menjawab pertanyaan adanya deklarasi para caleg PBB dalam mendukung salah satu paslon dalam Pilpres, Yusril mengatakan deklarasi itu tidak mengatasnamakan partai melainkan oleh pribadi para caleg.

BACA JUGA: PBB Target Bentuk Fraksi Di DPR

Kalaupun kegiatan itu terorganisir, Yusril mengatakan bahwa pengorganisasian itu bukanlah dilakukan oleh organ partai manapun. Yusril memberi contoh di Sumatera Utara, deklarasi itu dilakukan 23 dari 668 caleg.

“DPP PBB selama ini mendiamkan deklarasi-deklarasi itu, karena menghormati dinamika dan perbedaan di dalam partai. Yang penting jangan salah-menyalahkan apalagi sampai menjelekkan satu sama lain” terangnya.

PBB, tambah Yusril, adalah partai berdaulat. Bahkan langkah politiknya tidak bisa dipaksakan dari luar struktur partai. Semua anggota partai dituntut untuk menaati keputusan partai.

Ditanya apa yang dilakukannya sebagai penasehat hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf, Yusril mengatakan dia berkepentingan agar Pemilu berjalan secara jujur dan adil.

BACA JUGA: Yusril Tantang Prabowo Sumpah Pocong

Sebagai partai Islam, PBB juga berkepentingan agar tidak  ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Islam dan Umat Islam.

“PBB tidak sekadar berteori membela Islam. PBB selalu berada paling depan membela Islam, termasuk mencegah terjadinya persekusi dan kriminalisasi terhadap ulama,” tegas Yusril.

Yusril mengatakan dia “memberikan advice secara langsung kepada Jokowi agar tidak akan pernah ada kebijakan yang merugikan kepentingan Islam. Apalagi memberi angin kepada bangkitnya neo Komunisme.

“Pak Jokowi sepakat dengan hal itu,” tegas mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia itu.